Sekretaris UPK Kecamatan Sumber Diduga Gelapkan SPP

Rabu, 22 Februari 2012 | 07:40 WIB


SUMBER – Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) Kecamatan Sumber berinisial HNC diduga menggelapkan dana simpan pinjam yang dikelola perempuan (SPP) sebesar Rp75 juta antara lain dengan kredit fiktif, sehingga Badan Pengawas UPK setempat berencana melaporkannya ke pihak berwajib.

Ketua Badan Pengawas UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sumber, Gunanto, Rabu (22/2) mengungkapkan, dugaan penggelapan dana SPP tersebut terkuak setelah pihaknya mengadakan audit investigatif sejak November 2011.

“Awalnya kami menaruh curiga pada beberapa kelompok dengan besar pinjaman yang menyalahi standar operasional prosedur (SOP). Kami mengetahuinya karena BP-UPK menerima laporan rutin bulanan atas perkembangan dana SPP di UPK Kecamatan Sumber,” kata dia.

Ia menjelaskan, setiap kelompok mestinya hanya diperbolehkan menerima kenaikan pinjaman sebesar 100 persen dari periode sebelumnya. “Namun, dalam laporan bulanan yang kami terima, ada beberapa kelompok yang menerima kenaikan pinjaman lebih dari seratus persen,” kata dia.

Dari temuan awal tersebut, pihaknya melakukan investigasi intensif. “Setelah kami lakukan klarifikasi di lapangan, kecurigaan kami benar. Kami temukan sejumlah kelompok yang ternyata tidak menggunakan dana sebagaimana pengajuan, tidak diverifikasi akurat, dan melenceng dari pembahasan,” kata dia.

Kelompok Arisan RT 3 RW 3 Desa Sumber misalnya. Kelompok tersebut mengajukan dana Rp65 juta. Namun, dalam laporan pencairan tercatat Rp85 juta. Adapun selisih Rp20 juta itu ternyata diketahui tidak diterima manfaat dan diduga diselewengkan oleh HNC. Sejumlah kelompok lain juga ditemukan hal serupa.

Gunanto menerangkan, SPP mestinya dicairkan kepada kelompok melalui beberapa tahap. Mulanya, kelompok harus mengajukan usulan kebutuhan dana kepada UPK Kecamatan setempat. Setelah itu, UPK akan memeriksa kelengkapan usulan. Jika dinyatakan lengkap, tim dari UPK akan melakukan verifikasi lapangan.

“Hasil verifikasi di lapangan selanjutnya dibahas oleh tim untuk dibuat catatan akhir, baru ditentukan kelompok pengusul layak atau tidak dikucuri dana SPP. Sementara, pada kasus ini, tahapan itu tidak dilakukan,” kata dia.

HNC, kata Gunanto, diduga telah menyelewengkan dana SPP hingga Rp75 juta dari sembilan kelompok. “Awalnya malah mencapai Rp175 juta, namun sebagian sudah dikembalikan sehingga tinggal tersisa Rp75 juta,” kata dia.

Setelah kasus ini menyeruak, kata dia, HNC mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris UPK pada 16 Desember 2011. Namun, belakangan kembali diketahui, HNC juga menjadi aktor penggelembungan pencairan SPP untuk salah satu kelompok yang ternyata sebagian dananya justru dipakai oleh ibu dari HNC.

“Kami berencana melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Sebab, kasus ini tidak terbatas pada persoalan penyelewengan SPP ke kelompok, tetapi juga persoalan pemalsuan dokumen dan tanda tangan serta penyalahgunaan wewenang,” kata dia.

Di Kecamatan Sumber, aset SPP kini terbilang fantastis karena sudah mencapai lebih dari Rp4 miliar, padahal program tersebut baru diluncurkan tahun 2003 silam. Saat ini, SPP sudah dinikmati oleh sebanyak 229 kelompok perempuan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, di kecamatan itu.

Atas polemik ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, Selamet Haryanto mengaku akan segera mendalami persoalan ini.

“Kami baru akan cek ke UPK Kecamatan Sumber untuk klarifikasi sehingga belum bisa banyak berkomentar. Kami masih dalami,” ujarnya singkat ketika dihubungi suararembang melalui saluran telepon. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan