Belasan Rumah Dinas Perhutani Mantingan Rusak dan Mangkrak

Minggu, 10 November 2013 | 17:31 WIB
Rumah Dinas Perhutani

Rumah Dinas Perhutani

BULU, MataAirRadio.net – Belasan rumah dinas milik Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mantingan kini dalam kondisi rusak dan mangkrak. Hingga hari Minggu (10/11) ini, belum ada tanda-tanda segera diperbaiki atau ditangani oleh badan usaha milik negara ini.

Belasan rumah dinas itu antara lain di wilayah Landoh Kecamatan Sulang dan Mantingan Kecamatan Bulu. Di antara rumah dinas itu bahkan ada yang sudah roboh atau dibiarkan kosong tak berpenghuni. Aset negara tersebut tidak terpelihara, bahkan terkesan sengaja dibiarkan.

Wakil Administratur KPH Mantingan Mochammad Rizqon yang dikonfirmasi mengenai kondisi tersebut mengaku sudah mengusulkan perbaikan rumah dinas kepada Pimpinan. Ia membenarkan, sebagian rumah dinas kini tidak dihuni.

Menurutnya ada sepuluh unit rumah dinas yang diusulkan untuk diperbaiki. Hanya saja, usulan tersebut belum mendapat jawaban, karena proses persetujuan sampai di tingkat Jakarta. Pihaknya juga mengusulkan enam unit rumah untuk dihapuskan dari daftar aset karena kerusakannya sudah parah.

Rizqon juga menjelaskan, penghapusan aset berupa enam unit rumah dinas itu dilakukan dengan melelang kayu rumah. Sedangkan tanah tempat rumah itu berdiri, tetap saja masuk dalam kekayaan Perhutani KPH Mantingan.

Disinggung mengenai lahan bekas tempat penimbunan kayu atau TPK di Kemadu Sulang yang sempat ditawarkan kepada swasta, Rizqon mengaku belum ada pihak yang meminatinya.

Namun, KPH Mantingan mengaku tengah melakukan pendekatan dengan pihak Semen Indonesia untuk pemanfaatan lahan eks TPK itu. Hingga kini, belum ada respon dari perusahaan sesama BUMN itu. Pihaknya menduga, produsen semen ini masih fokus pada upaya pembangunan pabrik di Kadiwono Kecamatan Bulu.

Sementara itu, menurut sumber di internal Perhutani KPH Mantingan, penelantaran rumah dinas itu karena sejumlah pegawai memilih tinggal di perumahan atau tinggal di kampung halaman, meski harus wira-wiri.

Keterbatasan fasilitas di rumah dinas, misalnya air, juga menjadi alasan lain untuk tidak menempati rumdin. Belum lagi, jarak rumah dinas dengan permukiman yang terbilang cukup jauh, menimbulkan kerawanan. Meski demikian, Rizqon membantah alasan semacam itu. Sebab kenyataannya, mayoritas rumah dinas masih ditempati asper, kepala RPH, dan karyawan. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan