Raperda Rencana Detail Tata Ruang Rembang Gagal Dibahas

Sabtu, 24 Agustus 2013 | 13:29 WIB
Gedung DPRD Kabupaten Rembang (Foto:Rif)

Gedung DPRD Kabupaten Rembang (Foto:Rif)

REMBANG, MataAirRadio.net – Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) Rembang hampir pasti gagal dibahas tahun ini. Padahal, geliat investasi di kabupaten ini mulai tampak dalam setahun belakangan.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Rembang Puji Santoso mengungkapkan, raperda tersebut tidak bisa dibahas pada tahun ini. Naskah akademik untuk pendukung raperda itu, sampai dengan Sabtu (24/8) pagi, belum masuk ke dewan.

Badan Legislasi sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Rembang. Alhasil, naskah akademik dari raperda yang merupakan turunan Perda tentang RTRW itu, memang belum masuk. DPRD kabupaten ini, kini menjadi hanya akan membahas lima raperda; empat dari eksekutif dan satu dari inisiatif dewan.

Lima raperda itu adalah Raperda tentang Penyertaan Modal, Raperda tentang Perubahan Perda Pilkades, Raperda tentang Perubahan Perda Pemilihan Perangkat Desa, Raperda tentang Benda Cagar Budaya, dan satu Raperda inisiatif DPRD tentang Sistem Pelayanan Publik.

Mengenai kegagalan pembahasan Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Rembang, Badan Legislasi menyayangkannya. Sebab, perda tersebut penting untuk menjamin kesesuaian ruang dalam sebuah investasi.

Menurut Puji Santoso, Rembang memang telah memiliki Perda tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Namun perda tersebut belum menyebut secara terperinci penataan ruang di setiap kecamatan.

Dengan adanya RDTRK, sistem perencanaan dan pembangunan di tingkat kecamatan akan tertata baik, mulai dari ruang untuk industri, perumahan, dan permukiman. Tanpa RDTRK, penataan ruang bisa jadi “ngawur” dan ujungnya merugikan masyarakat.

Sementara itu, meski sudah hampir pasti gagal membahas Raperda tentang RDTRK pada tahun ini, DPRD akan kembali mempertanyakan komitmen pemerintah kabupaten dalam menata zonasi sektor-sektor pembangunan di setiap kecamatan.

Seiring perkembangan zaman dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk maupun laju pertumbuhan ekonomi, mestinya pola tata letak wilayah itu sudah harus menganut pola modern. Sementara di sisi lain, iklim investasi itu perlu juga melihat lahan peruntukkannya. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan