“Rakyat Menyangsikan Kejujuran Negara”

Dialog Kebangsaan yang digelar oleh Pelajar Islam Indonesia di Lasem, Rembang, Sabtu (29/9). (Foto: Pujianto)

LASEM, mataairradio.net – Seorang kapten kapal, ketika melihat kapalnya berada dalam keadaan bahaya dan mulai tenggelam, yang harus dipikirkan lebih dahulu adalah keselamatan penumpang, baru kemudian keselamatan kru, dan yang terakhir keselamatan dirinya.

Ketika kapal berada dalam keadaan sulit, seorang kapten tidak pernah menghitung-hitung untung rugi untuk keselamatan penumpang-penumpangnya. Sebagai orang terakhir yang keluar dari kapal, mungkin ia akan menghadapi bahaya yang lebih besar dari lainnya.

“Etos kerja seorang kapten seperti itulah yang seharusnya menjadi etos kerja negara. Ketika negara harus mengambil keputusan dalam situasi sulit nan dilematis, mestinya prioritas (Pemerintah) tetap pada meringankan beban rakyat,” tandas Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu saat memberikan paparan pada Dialog Kebangsaan di Lasem, Rembang, Sabtu (29/9).

Ryamizard berpendapat bahwa mestinya Pemerintah jangan melulu mencari jalan mudah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan negara dan memberikan bagian yang terberat kepada rakyatnya.

“Jika semangat para penyelenggara adalah semangat dan kebiasan memanfaatkan negara sebagai alat untuk memperkaya diri dan memupuk kekuasan kelompoknya sendiri seperti yang sering tersaji di media-media massa belakangan ini, jelas akan membuat rakyat menyangsikan kejujuran negara,” ujar menantu mantan Wapres RI Try Sutrisno ini.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu pun menyebut para penyelenggara negara ini nampaknya tak sanggup lagi mengoperasikan Pancasila dalam pembuatan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

“Bagaimana tidak. Pembuatan kebijakan negara sekarang ini lebih merujuk pada keinginan dan tekanan dana moneter internasional (IMF) serta negara-negara adidaya. Tak hanya itu, pelaksanaan negara juga cenderung mengikuti kepentingan kelompok-kelompok dominan dalam kekuasaan negara,” katanya ketus.

Ia menegaskan, agar kedaulatan negara tidak semakin terancam, perlu dilakukan pengerahan kekuatan masyarakat untuk melakukan kontrol agar pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Pujianto)