Pupuk Bersubsidi Diduga Bocor Ke Luar Daerah

Kamis, 2 Februari 2012 | 07:46 WIB


KOTA – Alokasi pupuk urea bersubsidi untuk petani di Kabupaten Rembang diduga bocor ke luar daerah melalui wilayah perbatasan seperti Kecamatan Sarang, Sale, dan Sumber karena saat ini stoknya memang melimpah.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Kamis (2/2), oknum pengecer diduga merembeskan pupuk ke Jawa Timur. Untuk memuluskan aksinya, sebuah truk akan menyambangi lokasi penyimpanan pupuk milik sejumlah pengecer pada malam hari.

Menurut seorang sumber di Kecamatan Sedan, perembesan pupuk urea bersubsidi hampir selalu terjadi setiap tahun, utamanya kala musim tanam pertama segera berakhir alias mendekati panen.

“Pada menjelang berakhirnya musim tanam, biasanya tingkat serapan pupuk oleh petani relatif rendah. Sementara stok pupuk di gudang pengecer menumpuk sehingga rawan diselewengkan,” kata sumber itu.

Namun, kata sumber tersebut, petani enggan melaporkan aksi tersebut kepada polisi karena pesimistis akan diproses, apalagi sejauh ini ulah oknum pengecer itu tak sampai mengakibatkan kelangkaan pasokan pupuk.

“Meski demikian, mestinya produsen segera menertibkannya. Sebab jika aksi seperti ini terus berlanjut, petani terancam dirugikan. Misalnya menjadi kesulitan mendapatkan pupuk,” katanya.

Oknum pengecer diduga nekat menyelundupkan pupuk urea bersubsidi ke luar daerah karena tergiur iming-iming untuk yang lebih tinggi. “Bisa saja pengepul di luar daerah menawarkan harga pembelian lebih tinggi,” kata dia.

Saat ini, pupuk urea bersubsidi berharga Rp1.800 per kilogram, sedangkan alokasinya untuk Kabupaten Rembang sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2011 mencapai 23.044 ton.

Menanggapi hal ini, Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Supraja mengatakan, kebocoran pupuk ke luar daerah memang rawan terjadi di wilayah perbatasan.

Menurut dia, distribusi pupuk dilakukan hanya sesuai usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). “Untuk satu musim tanam padi, hanya dibutuhkan sekitar tiga kuintal pupuk urea bersubsidi. Angka ini yang semestinya digunakan sebagai dasar pengajuan RDKK dan tingkat serapan petani,” kata dia.

Karena itu, kata dia, jika sampai ada kebocoran ke luar daerah, maka RDKK yang diusulkan dan disetujui perlu dikaji. “Kalau (stok) menumpuk, memang berpotensi diselewengkan. Atas informasi kebocoran pupuk ini, kami akan lakukan koordinasi dengan pihak produsen,” kata dia.

Pasalnya, persoalan distribusi pupuk bersubsidi sepenuhnya menjadi wewenang produsen, namun seringkali pemkab dipersalahkan ketika terjadi penyelewengan di lapangan, kata dia. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan