SVLK Diyakini Tekan Peredaran Kayu Ilegal

Friday, 14 December 2012 | 18:40 WIB
SVLK Diyakini Tekan Peredaran Kayu Ilegal

SVLK Diyakini Tekan Peredaran Kayu Ilegal

REMBANG – MataAirRadio.net, Peredaran kayu ilegal diyakini akan berkurang drastis seiring diwajibkannya semua unit usaha perkayuan termasuk usaha penggergajian kayu memiliki lisensi ekolabel sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Kepala Urusan Lingkungan pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan, Edi Pramono kepada reporter MataAir Radio, Jumat (14/12) menjelaskan, kewajiban memiliki lisensi ekolabel SVLK penting untuk menjelaskan kelegalan mengenai asal usul kayu.

Edi menyebutkan, lisensi SVLK bisa dimiliki pengelola unit usaha perkayuan atau penggergajian kayu setelah menjalani “assesment” atau penilaian dari tim audit yang berwenang.

Khusus untuk para pelaku ekspor di bidang perkayuan, kata Edi, sudah harus memiliki sistem verifikasi legalitas kayu pada 2013. Sementara pelaku usaha kecil perkayuan diharapkan segera menyesuaikan, agar legalitas produknya diakui.

Mengenai dampak kewajiban memiliki SVLK terhadap melonjaknya belanja modal dan operasional terutama menyangkut harga pembelian kayu, Kepala Urusan Lingkungan pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan, Edi Pramono menyatakan, secara langsung tak berkaitan.

Hanya, dengan adanya sistem verifikasi legalitas kayu, menurut Edi, peredaran kayu yang asal-usulnya tidak sah alias ilegal akan ditekan. Itu artinya, pelaku usaha hanya bisa mendapatkan kayu secara sah dan jelas asal-usulnya. Dan seperti diketahui, harga kayu legal jelas lebih mahal dibandingkan yang ilegal.

Namun, Edi Pramono menambahkan, meski harga dasar kayu dari Perhutani sudah ditentukan, namun secara umum harga kayu mengikuti hukum pasar. Semakin tinggi permintaan pasar, harga kayu akan terkerek naik.

Atas kewajiban memiliki lisensi ekolabel SVLK itu, sejumlah pelaku unit usaha perkayuan di Kabupaten Rembang berharap pemerintah memfasilitasi atau setidaknya memperingan biaya lisensi SVLK yang konon lebih dari Rp10juta. Mereka juga ingin pemerintah turut menjamin harga produk berlisensi SVLK lebih tinggi dibandingkan produk tidak berlisensi SVLK.

Untuk diketahui, kewajiban memiliki lisensi ekolabel sistem verifikasi legalitas kayu bagi unit usaha perkayuan termasuk penggergajian diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68 Tahun 2011 dan diterjemahkan dalam tuangan Peraturan Dirjen Bina Produksi Nomor 8 Tahun 2011 tentang SVLK. (Pujianto)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan