Pengusaha Tambang Diminta Tambah Kompensasi Ke Warga

Jumat, 5 Oktober 2012 | 12:07 WIB
Jalan Masuk Desa Terjan. (Foto: Pujianto)

KRAGAN, mataairradio.net – Warga Desa Terjan Kecamatan Kragan meminta pemilik usaha pertambangan yang beroperasi di daerah itu untuk menambah besaran “retribusi” yang disetor ke desa setempat.

Permintaan warga itu mengemuka dalam pertemuan antara warga dengan Pemerintah Desa Terjan, Muspika Kragan, dan pemilik usaha pertambangan, di Balai Desa setempat, Kamis (4/10) malam.

Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aksi blokir akses truk pengangkut tambang ke desa itu dengan memasang portal terbuat dari besi pada Rabu (3/10) malam lalu.

Warga yang diwakili Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terjan, Darsikin, meminta jumlah “retribusi” yang disetor oleh para pemilik usaha pertambangan di wilayah desanya ditambah menjadi Rp100 juta per tahun dari sebelumnya yang Rp67 juta per tahun.

“Tuntutan (penambahan jumlah ‘retribusi’ yang disetor ke desa) tersebut agar setiap ada kerusakan jalan, penanganannya tidak berlarut-larut seperti sekarang ini,” tandas Darsikin.

Apalagi, sejak 2004, besarnya “retribusi” yang disetor pemilik usaha pertambangan kepada desa cenderung tetap. “Warga meminta kalau bisa ‘retribusi’ ditambah,” ujarnya.

Tak hanya menuntut kenaikan besaran “retribusi” yang disetor ke desa, warga juga berharap agar para pemilik usaha pertambangan konsisten mematuhi jam operasional kendaraan pengangkut bahan tambang, sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya.

“Kendaraan pengangkut bahan tambang baru boleh beroperasi per pukul 04.00 WIB. Namun, kenyataannya selama ini, kendaraan pengangkut tambang sudah beroperasi per pukul 00.00 WIB. Ini jelas mengganggu lingkungan, khususnya terhadap warga yang tinggal di tepi jalan masuk desa,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan warga itu, seorang pemilik usaha pertambangan, Haji Muhammad Ali “Robyong” mengatakan, pihaknya prihatin melihat kondisi jalan menuju lokasi tambang yang sangat rusak parah dan berdebu.

“Perbaikan jalan ini mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah dan (kerusakan jalan masuk) segera diperbaiki. Karena kami membayar retribusi tambang ke pemerintah selain ‘retribusi’ ke desa,” jelasnya.

Ia menyebutkan, selama ini pihaknya menyetor antara Rp6,5 juta hingga Rp15 juta per pengusaha per tahun ke pihak desa sebagai “retribusi”. Selain itu, juga ada dana sosial yang diberikan pemilik usaha tambang kepada warga untuk beberapa kegiatan.

Menurutnya, ‘retribusi’ ke desa itu sudah cukup besar. Namun, pihaknya akan membicarakan tuntutan warga itu dengan pemilik usaha pertambangan lain yang beroperasi di desa itu. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan