Sekda Sesalkan Pengembalian Kartu Jamkesmas Kadiwono

Rabu, 9 Januari 2013 | 19:20 WIB

REMBANG – MataAirRadio.net, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni menyatakan menyesalkan pengembalian sebanyak 205 pucuk kartu jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas oleh Pemerintah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu pada Selasa (8/1) kemarin.

Dalam siaran pers yang diterima MataAir Radio pada Rabu (9/1) petang, atas pengembalian kartu jamkesmas tersebut, Hamzah menyatakan akan segera memanggil Kepala Desa Kadiwono, Camat dan Kepala Puskesmas Bulu.

Menurut Sekda, sebenarnya telah ada mekanisme pengembalian kartu jamkesmas. Mekanismenya, kartu ditahan dan dicatat sesuai form pelaporan serta diserahkan kembali secara berjenjang.

Setelah itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang akan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan untuk menghindari penyalahgunaan kartu. Jadi, Hamzah menegaskan, tidak perlu semua kartu dikembalikan karena kartu jamkesmas yang sudah diserahkan tidak semuanya bermasalah.

Pada 2013, jumlah penerima jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas mengalami kenaikan 63.125 jiwa dibandingkan 2008 atau menjadi 310.939 jiwa.

Dalam siaran persnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni juga menyatakan, warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima jamkesmas, nantinya dapat dilayani dengan Jaminan Kesehatan Rembang Sehat atau JKRS.

Hamzah menambahkan daftar penerima jamkesmas merupakan data yang diterima oleh Kementerian Kesehatan dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

TNP2K merupakan penyedia data sasaran penerima manfaat dari Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (Pujianto)




One comment
  1. asuro

    Januari 9, 2013 at 7:45 pm

    itu terjadi karena pemkab maunya hanya ngolor-ngolor waktu saja tidak pernah ada kemauan serius untuk menyelesaikan. itu kasus lama ngawurnya BPS dalam pendataan yang asal target proyek tidak benar-benar memperhatikan kondisi lapangan dan kondisi warga yang ada. Kalo BPS asal main kira-kira dan ini dibiarkan terus ya akibatnya seperti ini, padahal anggaran untuk pendataan ini besar sekali. tapi nyatanya mereka asal main kira-kira dari jarak jauh. itu persoalannya. Jangan menyalahkan kades yang sebenarnya korban kebijakan!. Data raskin saja sampai sekarang dimana-mana masih saja kacau! Itu juga masalah bapak Pejabat! itu persoalan yang juga harus diselesaikan sekarang juga. jangan asal menyalahkan yang dibawah seperti kades ini. sebab kalo ada masalah muter-muter dan saling lempar tanggung jawb dan ujung-ujungnya anda ngeles seperti ini! dasar mentalitas korup ya melindungi sesama koruptor termasuk tidak beresnya data BPS soal kemiskinan ini. Menyelesaikan data seperti ini Pemkab tidak pecus kok dikit-dikit menyalahkan yang dibawah. kalo raskin tidak beres pasti Jamkesmas juga bermasalah itu pasti. mestinya data BPS itu yang segera direvisi. bukan menyalahkan KORBAN KEBIJAKAN! Kades itu korban tidak pecusnya para pemangku kebijakan yang selalu menyepelekan persoalan masyarakat. kalo urusan pelayan diremehkan yang dirusu hanya cari untung dan proyek saja ya seperti jadinya. Bisa ada demo ribuan orang di pemkab kalo kelakuan pejabat seperti sekda dan jajarannya ini tidaK berubah. lihat saja nanti. JELAS INI BUKAN KESALAHAN KADES DAN ANAK BUAHNYA. TAPI LEMBEKNYA KINERJA PEMKAB UNTUK SEGERA MENUNTASKAN MASALAH INI YANG TERJADI HAMPIR DISEMUA KECAMATAN DAN DESA. DI KABUPATEN LAIN MASALAH INI SUDAH SELESAI SEWAKTU MUNCUL KEKACAUAN RASKIN BEBERAPA BULAN YANG LALU. tapi di rembang data yang salah diperlakuan seolah seperti kitab suci ciptaaan Tuhan jadi tidak bisa diubah sesuai kjondisi lapangan. Itu pikiran macam apa. Fakta kemiskinan itu jauh lebih penting daripada list data soal kemiskinan. Selesaikan kasus seperti aja tidak mampu kok lempar tanggungjawab salahkan aparat dibawah! dasar KORUPTOR!

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan