Penataan Rumah Tak Layak Huni Dinilai Salah Sasaran

Jumat, 4 Mei 2012 | 08:15 WIB


KOTA – Program penataan rumah tak layak huni bagi 228 keluarga kurang mampu di Kabupaten Rembang dilakukan tanpa banyak diketahui kepala desa (kades), padahal warga setempat menerimanya, sehingga bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat itu menjadi salah sasaran.

“Langkah yang diambil pemkab melalui intansi terkait itu patut disayangkan. Tidak ada jalinan koordinasi dengan kepala desa. Jika pun ada, itu hanya dengan beberapa kepala desa saja,” terang Sekretaris Paguyuban Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Kecamatan Kota Rembang (Pakkar), Isa Ansori, Jumat (4/5).

Karena nyaris tidak adanya koordinasi dengan kepala desa setempat, lanjut dia, distribusi program bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat itu pun banyak yang salah sasaran.

“Misalnya saja desa kami. Hanya satu keluarga yang mendapatkan. Padahal, keluarga serupa bahkan satu tingkat di bawahnya banyak. Kalau pun hanya satu ya yang paling membutuhkan dan yang paling layak lah. Jika sudah seperti ini jelas menimbulkan kecemburuan. Buntutnya kades yang dipersalahkan warga. Sementara kami tak mengetahui seluk beluk bantuan ini,” terang Isa yang Kades Tlogomojo ini.

Atas persoalan itu, Pakkar merencanakan menggelar pertemuan dengan anggota paguyuban. “Yang demikian sudah kerap terjadi. Kami berharap kejadian seperti ini tidak lagi terulang,” tandas dia.

Ketua Paguyuban Kepala Desa, Guyup Rukun Petinggi Dampo Awang (Guru Pendawa) Kabupaten Rembang, Hadi Susanto pun menilai, program tersebut minim sosialisasi.

“Pelibatan kepala desa dalam penentuan sasaran penerima bantuan juga nyaris tidak ada. Penerima bantuan pun tertera bukan atas nama kepala keluarga sebagaimana kartu keluarga, melainkan atas nama salah seorang anggota keluarga dan umumnya perempuan,” kata dia.

Ia mencontohkan, di Kecamatan Kaliori, dari 11 desa yang didistribusi bantuan tersebut, hanya Kepala Desa Dresi Wetan dan Tunggulsari yang diundang untuk koordinasi.

“Saat kami konfirmasi, katanya sosialisasi dilakukan terbatas karena kendala anggaran. Kalau begitu alasannya, kenapa tidak via surat edaran ke setiap kepala desa,” kata dia yang juga Kepala Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori.

Pihaknya juga menemukan, penerima bantuan di wilayah Kaliori dan Kota Rembang, sebagian di antaranya merupakan karyawan perusahaan milik keluarga Bupati Rembang.

“Mestinya dinas terkait (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang, red.) berkoordinasi dengan kami. Kalau sudah seperti ini ya kami enggan untuk terlibat. Jika nantinya ada warga yang tanya atau protes terkait pelaksanaan program ini, ya akan kami persilakan untuk datang langsung ke BPMPKB,” tandas dia.

Pada kesempatan terpisah, Kepala BPMPKB Dwi Wahyuni Hariyati melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna, Sri Suryandari menjelaskan, secara teknis sebanyak 228 penerima bantuan program penataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat itu telah memenuhi kriteria kelayakan.

“Program ini bukan diperuntukkan bagi mereka yang miskin absolut, melainkan untuk mereka yang kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni berkriteria seperti dinding rumah terbuat dari anyaman bambu atau papan kayu yang tidak keras dan berlantai tanah,” terang dia.

Ia juga mengemukakan, penerima hanya didistribusi bantuan dalam bentuk material bangunan senilai kurang lebih Rp10 juta, bervariasi tergantung hasil perhitungan konsultan, sementara ongkos pengerjaannya seperti biaya tukang dan biaya lain yang timbul, menjadi tanggung jawab penerima.

“Karena biaya tukang dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab penerima, maka bukan mereka yang kesulitan memenuhi kehidupan sehari-harinya yang menerima program ini. Sebenarnya data yang masuk ada sebanyak 278, namun dari verifikasi atas data itu, hanya 228 yang benar-benar layak,” katanya menegaskan.

Mengenai koordinasi yang tidak dilakukan dengan semua kades yang warganya menerima bantuan, Sri Suryandari mengaku ada sejumlah keterbatasan.

“Kami dibatasi waktu, sementara baru tahun ini instansi kami diberikan tanggung jawab untuk mengelola program ini sehingga koordinasi dilakukan terbatas. Namun kami akan berupaya memaksimalkan koordinasi selama pelaksanaan program pada tahun ini (Mei-November 2012, red.), apalagi program ini berkelanjutan,” kata dia. (Puji)




One comment
  1. hes andini

    Mei 4, 2012 at 7:16 pm

    masalah bantuan perumahan ini belum beranjak dari tahun-tahun sebelumnya dan ini akan terus berulang sepanjang rezimnya korup seperti ini. beberapa kali program kemenpera ini selalu berujung pada politis dan korup. dulu sewaktu kus macan juga begitu. bantuan per rumah 9jutaan direkayasa sedemikan. pertama bantuan itu seolah dari salah satu partai tertentu yang merupakan partai penguasa. dan masyarakat penerima bantuan hanya terima bersih berupa material, seperti batu, semen, keramik, pasir dll. semua yang membelanjakan orang-orang kekuasaan kus macan cs. akhirnya dari situ ketahuan bahwa uang 9juta hanya dibelanjakan kisaran 4-5juta saja lainnya dikorup. tinggal mengkalikan saja kalo itu jumlahnya ratusan rumah.

    sudah pasti karena enak rasanya tahun 2012 ini juga diulang lagi meskiipun dengan orang yang berbeda, dan kini seolah semakin terang-terangan karena langsung menunjuk pada sekelompok warga yang notabene bekerja di salah satu perusahaan swasta. dengan suatu modus operandi perusahaan besar swasta itu nantinya yang juga akan memasok sebagian besar kebutuhan material untuk proyek layak huni ini.

    mengelola negara kok dicampuraduk dengan bisnis pribadi dan keluarga ya seperti ini. bagaimana akan ada kesejahteraan masyrakat kalo ujung2nya mereka akan ditipu melulu. selembar kertas fotocopy aja bisa jadi harta ratusan juta bahkan milyaran apalagi material bangunan sebanyak 228 rumah?

    selamat menjalani hari-hari korupsi dengan khidmat dan semoga saja selamat dunia akhirat pak pejabat dan kroni keparat yang menyengsarakan rakyat!

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan