Penahanan Bambang Joko Kembali Diperpanjang

Senin, 11 Maret 2013 | 17:24 WIB

REMBANG, MataAirRadio.net – Penahanan terhadap Bambang Joko Mulyono, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar SD dan SMP 2010 kembali diperpanjang oleh pihak Kejaksaan Negeri Rembang.

Dengan demikian, sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 16 Januari lalu, penahanan terhadap mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tersebut sudah dua kali ini diperpanjang.

Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Rembang Ali Mukhtar kepada reporter MataAir Radio, Senin (11/3) pagi menjelaskan, perpanjangan penahanan tersebut dilakukan karena perhitungan kerugian negara oleh pihak BPKP Jawa Tengah atas kasus ini belum tuntas.

Ali menyebutkan, masa penahanan Bambang yang akan habis pada 16 Maret mendatang itu telah diperpanjang lagi untuk 30 hari ke depan. Diharapkan, dengan perpanjangan kali kedua ini, berkas perkara kasus dugaan korupsi tersebut sudah akan bisa lengkap.

Saat ini, pihaknya menanti kedatangan tim dari BPKP ke Rembang untuk mengambil sejumlah barang bukti sebagai bahan untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

Sementara itu, terkait kapan bahan untuk melakukan perhitungan kerugian negara akan diambil, Ali mengungkapkan, pihaknya sudah mengonfirmasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Jawa Tengah.

Saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, pihak BPKP menurut Ali, hanya menyatakan akan segera turun melakukan pemeriksaan dan membawa sejumlah bahan serta bukti atas kasus ini. Namun, tentang kapan pastinya, belum ada kejelasan.

Ia juga menegaskan tidak ada trouble atau kendala berarti yang dihadapi pihak BPKP dalam melakukan pemeriksaan, meski diakui biasanya tak lama setelah ekspos perkara sebuah kasus dugaan korupsi, perhitungan kerugian negara sudah harus segera dilakukan.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Rembang kini tengah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar untuk SD dan SMP tahun 2010 dengan tersangka mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Bambang Joko Mulyono.

Bambang yang telah ditahan sejak 16 Januari 2013 merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan buku ajar yang nilainya Rp5,3 miliar untuk SD dan Rp2,5 miliar untuk SMP.

Pihak Kejaksaan Negeri Rembang mengindikasikan adanya kerugian negara lebih dari Rp600 juta akibat pelaksanaan pengadaan buku ajar yang menyimpang dari ketentuan. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. arif

    Maret 12, 2013 at 7:35 am

    sudah semestinya BPKP bertindak profesional jangan mudah diintervensi kekuatan politik dan kekuasaan meski pun BPKP adalah anak kandung Gubernur… karena penuntasan masalah ini sangat diharapkan masyarakat agar ada perbaikan kulalitas pengelolaan dana pendidikan di Rembang dan oknum-oknum pejabat segra bisa diproses huku dan bisa menimbulkan efek jera… BPKP jangan jatuh pada lubang yang sama menjadi BPKP versus Kejaksaan, seperti halnya BPK versus Polda untuk kasus korupsi PT RBSJ… semu rakyat berharap ada ketegasan dalam menangani kasus korupsi, termasuk komitmen dari Gubernur jateng untuk bersih-bersih pejabat korups di wilayah Jawa Tengah.. karena kalo BPKP tidak menjalankan langkah serius dan menjunjung tinggi hasil pemeriksaan sebagaimana mestinya, masyarakat akan dengan mudah menaruh rasa tidak percaya pada lembaga ini.. dan yang lebih penting lagi itu akan menjadi beban hukum bagi para penyelenggara negara seserpti BPKP, sebagaimana BPK versus Polda jateng ayng terbukti mempermainkan penegakan hukum diharapan masyarakat luas. masa pada saatnya oknum BPK pun yang tidak tegas menjalankan tugas ini akan terjerat hukum juga…mari kita tunggu proses hukum berjalan dengan fair dan hindari aksi anarkis dan premanisme di daerah…

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan