Pemohon Sertifikat dari Pemilik Lahan Tambang di Rembang Meningkat

Minggu, 28 September 2014 | 14:40 WIB

 

Tambang di Kabupaten Rembang.

Tambang di Kabupaten Rembang.

REMBANG,MataAirRadio.net – Pemohon sertifikat dari pemilik lahan yang mengandung bahan tambang di Kabupaten Rembang ditengarai meningkat. Warga yang mengurus sertifikat ini, umumnya karena baru memiliki surat keterangan kepemilikan tanah atau letter C atau D.

Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rembang Achmad Rifai menjelaskan, warga yang mengurus sertifikat tanah ini karena menginginkan harga tanahnya melambung. Sebab, jika tanah sekadar ber-letter C atau D, harga jualnya rendah, bahkan pembelinya bisa ogah.

Namun Rifai mengaku selektif dalam menerbitkan sertifikat tanah yang berdasarkan letter C atau D. Seleksi penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010. Salah satunya, jika letter C atau D, wajib disertai surat keterangan waris dan pembagian warisan.

insert

Meski terjadi peningkatan pemohon sertifikat dari pemilik lahan tambang, namun secara umum pendaftaran tanah oleh warga Rembang masih minim. Rifai mengatakan, sertifikasi tanah yang berkaitan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak penghasilan, menjadi kendala.

Dia menjelaskan, setelah transaksi atas tanah dilakukan di hadapan pejabat berwenang atau PPAT, pengurusan balik nama sertifikat akan dikenai BPHTB lima persen bagi pembeli, dan pajak penghasilan sebesar lima persen bagi penjual.

Jika nilai perolehan atau nilai jual objek pajaknya tinggi, maka BPHTB dan pajak penghasilan yang harus dibayar juga akan turut besar. Menurut Rifai, ada sejumlah pemohon yang komplain, karena tidak paham ketentuan semacam itu, karena transaksi jual-beli tanahnya dilakukan di bawah tangan.

insert

Diberitakan sebelumnya, mayoritas bidang tanah di Kabupaten Rembang masih belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional hingga September 2014. Dari 365.502 bidang tanah yang ada di kabupaten ini, masih ada 223.802 bidang atau sekitar 60 persen yang belum terdaftar.

Mereka yang telah mendaftarkan tanah, biasanya sudah mampu secara ekonomi dan jelas asal usul tanahnya. Selain itu, juga memiliki usaha dan butuh sertifikat sebagai agunan pinjaman. Sejauh ini, pendaftar sertifikat tanah paling banyak masih dari kelompok usaha mikro kecil dan menengah. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan