Pemkab Janji Segera Legalkan Pjs Kades Kabongan Lor

Jumat, 11 Mei 2012 | 04:42 WIB


KOTA – Pemerintah Kabupaten Rembang berjanji segera melegalkan status pejabat sementara Kades Kabongan Lor dalam sebuah surat keputusan Bupati setelah menerima hasil musyawarah desa yang digelar Selasa (8/5) malam lalu.

“Memang status pejabat sementara Kades harus dilegalkan dengan SK Bupati. Jika salinan hasil musyawarah tersebut sudah kami terima, kami akan langsung tindaklanjuti,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Hamzah Fatoni, Jumat (11/5).

Pejabat sementara Kades Kabongan Lor telah ditetapkan melalui mufakat dalam musyawarah desa yang digelar Selasa (8/5) malam lalu di Balai Desa setempat.

Dalam musyawarah tersebut, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) desa setempat, Minanus Suud dipercaya menjabat sementara jabatan kepala desa yang ditinggalkan Rusmanto karena yang bersangkutan diberhentikan sementara selama tiga bulan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Legalitas pejabat sementara Kades dalam bentuk SK Bupati diperlukan sebagai dasar pijakan pengelolaan pemerintahan desa, terutama terkait dengan pencairan alokasi dana desa setempat sebesar tak kurang dari Rp40 juta.

“Kami tidak bisa menyebutkan butuh waktu berapa lama. Hanya, proses pelegalan pejabat sementara kepala desa itu akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah salinan hasil musyawarah kami terima,” katanya menegaskan.

Pihaknya berharap, nantinya setelah legalitas tersebut turun, pejabat sementara kades bisa langsung aktif melakukan fungsi pengelolaan pemerintahan desa.

“Sebab, aktivitas sejumlah lembaga desa nyaris tidak berjalan setelah muncul kasus dugaan penyimpangan dana KUB di Desa Kabongan Lor. Tak hanya itu, koordinasi antarlembaga desa juga perlu direvitalisasi,” tandas dia. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan