Soal Pemberantasan Korupsi, Rapor Pemkab Rembang Masih Merah

Senin, 9 Desember 2013 | 16:40 WIB
Wakil Bupati Abdul Hafidz memasang stiker antikorupsi di kaca pintu masuk ruangan. (Foto:Puji)

Wakil Bupati Abdul Hafidz memasang stiker antikorupsi di kaca pintu masuk ruangan. (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Sekitar 25 orang aktivis antikorupsi di Kabupaten Rembang menggelar aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada Senin, 9 Desember ini. Mereka berjalan kaki dari Kantor Kejaksaan Negeri Rembang menuju ke sejumlah dinas instansi, termasuk Kantor Bupati Rembang.

Para aktivis memasang stiker antikorupsi di beberapa kantor milik Pemerintah Kabupaten Rembang, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, serta Kantor Bupati dan Setda Rembang. Tidak hanya para aktivis itu, sembilan personel dari Kejaksaan Negeri Rembang juga turut serta memasang stiker berisi ajakan antirasuah.

Di Kantor Bupati, massa tidak berhasil menemui orang nomor satu di Rembang itu, karena sedang bersiap rapat. Mereka bertemu Wakil Bupati Abdul Hafidz dan memintanya memasang stiker antikorupsi di kaca pintu masuk ruangan.

Hafidz mengaku mendukung aksi semacam itu selagi bertujuan untuk perbaikan bangsa. Pemerintah satu suara dalam memerangi korupsi. Dia berjanji membenahi satu per satu personel birokrasinya agar tatatan menjadi lebih baik.

Koordinator aksi, Bambang Wahyu Widodo menilai, rapor pemberantasan korupsi oleh Pemkab Rembang masih merah. Pemkab Rembang dituding kurang antusias memerangi korupsi. Buktinya, sejumlah pejabat terjerat kasus rasuah. Sebagian masih berstatus tersangka, namun beberapa di antaranya sudah menjadi narapidana korupsi.

Pemasangan striker berisi ajakan antikorupsi di kantor-kantor dinas diharapkan bisa menyadarkan para pengguna anggaran agar tidak melakukan penyimpangan. Dia berharap stiker itu tidak dicopot, sebagai salah satu bentuk dukungan pemberantasan korupsi.

Mengenai pemberian stiker hanya kepada Wakil Bupati tidak ke Bupati sekalian, Bambang beralasan Bupati sedang sibuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan dari penyidik Polda Jawa Tengah. Dia mengingatkan, pejabat pemerintah mestinya melayani publik, bukan penguasa.

Selain beraksi di kantor dinas pemerintah, para aktivis juga menggelar aksi serupa di Mapolres Rembang. Di tempat ini, mereka menemui langsung Kapolres Rembang AKBP Muhammad Kurniawan untuk menagih komitmennya dalam memberantas korupsi.

Massa sempat menanyakan kelanjutan kasus dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung baru rumah sakit umum daerah. Terkait itu Kapolres menegaskan, kasus rumah sakit tidak berhenti penyelidikannya, namun tersendat gara-gara fokus polisi pada pengamanan pilkades dan pemilu 2014. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan