Panwaslu Rembang Bubar Karena Pilkada Melalui DPRD

Jumat, 26 September 2014 | 14:47 WIB
Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo. (Foto Citizen)

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo. (Foto Citizen)nwa

REMBANG, MataAirRadio.net – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rembang hampir pasti bubar setelah pengesahan RUU Pilkada yang memutuskan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Terlepas posisinya sebagai penyelenggara Pemilu, Panwaslu sempat menginginkan Pilkada dilakukan langsung oleh rakyat.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo menganggap pilkada langsung lebih demokratis, meski terdapat sejumlah permasalahan seperti politik uang. Pilkada langsung juga memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya.

Menurutnya, masa tugas Panwaslu khususnya Pemilu Presiden berakhir Desember nanti. Dia mengaku tak tahu apakah ada revisi masa tugas, meski secara anggaran sudah diplot sampai akhir tahun. September dan Oktober nanti, Panwaslu tinggal menyusun laporan keuangan dan kegiatan yang dilakukan.

Setelah pengesahan RUU Pilkada, Panwaslu Rembang mengaku mendapat informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejauh ini, masa tugas belum bergeser dari hingga Desember. Namun soal ada atau tidaknya Panwaslu di tingkat kabupaten, hampir pasti tidak akan lagi ada.

Ridlo menegaskan, rencana rekrutmen pengawas pemilu baik di tingkat kecamatan atau desa, secara jelas dibatalkan. Semestinya, perekrutan Panwascam dan PPL dilakukan setelah Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada. Namun karena Pilkada melalui DPRD, maka rencana itu buyar sudah.

Soal pengawasan pilkada nanti, dia mengaku belum tahu teknisnya. Yang jelas, pengawasan akan dikembalikan kepada masyarakat. Dia pun masih menanti keputusan lebih lanjut seusai pengesahan RUU Pilkada oleh DPR.

Voting atas dua opsi di sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada berlangsung hingga Jumat (26/9) dini hari. Dua opsi ini ialah Pilkada langsung dan Pilkada melalui DPRD.

Angka 135 berbanding 226 untuk pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD adalah hasilnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memutuskan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Pilkada langsung yang merupakan buah reformasi, kandas oleh telikungan Partai Demokrat pada saat-saat terakhir, dalam bentuk drama “harapan palsu” dukungan terhadap mekanisme pilkada langsung. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan