Panwas Tak Kuasa Tertibkan Seliweran Atribut Parpol

Rabu, 4 September 2013 | 16:03 WIB
Atribut parpol tampak menghiasi Bundaran Pasar Kota Rembang. (Foto:Puji)

Atribut parpol tampak menghiasi Bundaran Pasar Kota Rembang. (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Rembang menyatakan tak kuasa menertibkan berseliwerannya atribut partai politik, misalnya di kawasan Bundaran Pasar Kota setempat.

Hingga Rabu (4/9) siang, atribut parpol tampak menghiasi Bundaran Pasar Kota Rembang dan di sepanjang tepi Jalan Pemuda Rembang. Padahal, menjelang Pemilihan Gubernur Jateng pada Mei kemarin, kawasan tersebut dilarang dipasangi alat peraga partai politik.

Ketua Panwaslu Rembang Mukhlis Ridlo mengatakan, peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur pemasangan atribut parpol peserta Pemilu 2014, belum ada.

Peraturan Bupati Rembang yang memuat kawasan larangan pemasangan alat peraga partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 pun belum disusun, apalagi ditetapkan. Mukhlis menegaskan, penertiban akan dilakukan begitu peraturan pendukungnya sudah jelas.

Sementara itu, meski ditinggal oleh dua orang anggota panwaslu kabupaten untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU setempat, Mukhlis mengaku tidak kerepotan. Pasalnya, aktivitas pengawasan kini di-back up oleh staf sekretariat panwas.

Ia menjelaskan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan petunjuk terkait penyikapan adanya anggota panwas yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU setempat.

Menurut Mukhlis, anggota panwas yang mendaftar sebagai calon anggota KPU terpaksa diparkir dari aktivitas pengawasan. Namun mereka tidak dipecat atau mundur, tetapi sebatas di-nonaktifkan sementara. Baru apabila nanti diterima, otomatis mereka harus mundur. Dan jika tidak diterima, mereka masih bisa kembali sebagai anggota panwas.

Mukhlis menambahkan, saat ini, aktivitas pengawasan masih difokuskan pada pemantauan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP.

Panwaslu kabupaten ini berharap, penyelenggara pemilu di setiap kecamatan agar memastikan pembagian salinan atau softcopy DPSHP ke setiap pengurus parpol di wilayahnya. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan