Ogah Berpolemik Soal Raskin Dua Ketua RT Mundur

Senin, 25 Juni 2012 | 08:31 WIB
Rapat koordinasi Kades se-Kecamatan Rembang, Senin (25/6). (Foto: Puji)

KOTA – Dua orang ketua rukun tetangga (RT) di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Kota Rembang memilih mengundurkan diri dari jabatannya lantaran enggan berpolemik dengan buntut pengurangan kuota penerima beras untuk keluarga miskin (Raskin) di kelurahan setempat.

Temuan itu menyeruak dalam rapat koordinasi belasan kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa/ Kepala Kelurahan Kecamatan Kota Rembang (Pakkar) di Balai Desa Kabongan Kidul, Senin (25/6) siang.

Menurut Ketua Pakkar, Kaseri, pihaknya menerima informasi berupa laporan lisan dari Lurah setempat. “Kata Pak Lurah Tanjungsari, dua orang ketua RT-nya memilih mundur dari jabatannya. Alasannya ya karena tidak sanggup membaginya kalau sesuai data. Soalnya banyak yang tidak valid,” kata dia.

Kaseri menandaskan, pengunduran diri dua ketua RT di Tangjungsari tersebut berpotensi bertambah jika polemik seputar pengurangan kuota raskin di sejumlah kecamatan, setidaknya di Kecamatan Kota Rembang, tidak segera menemui solusi.

“Pengunduran diri ketua RT di Tanjungsari tersebut jelas sebagian kecil dampak dari pengurangan kuota rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin di Kecamatan Kota Rembang. Ini berpotensi terjadi juga di desa/kelurahan lain,” kata dia.

Ketua RT, jelas dia, kerap menjadi sasaran pertanyaan warga apabila terjadi data yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. “Barangkali karena tidak mau disalah-salahkan, Ketua RT itu memilih mengundurkan diri,” katanya menduga.

Seperti diketahui, penerima raskin ‘by name by address’ sesuai hasil PPLS 2011 untuk 34 desa/kelurahan di Kecamatan Kota Rembang menurun dari jumlah semula 8.045 RTS menjadi 6.291 RTS.

Tidak hanya jumlah RTS penerima manfaat raskin yang menurun. Mereka-mereka yang mendapatkan alokasi raskin sesuai data PPLS ditemukan banyak yang tidak layak. Ada seorang pensiunan yang dijatah raskin. Ada pula yang memiliki mobil namun dapat.

Sementara, di luar mereka yang menerima jatah itu, justru banyak yang berkondisi ekonomi jauh di bawahnya tetapi tak dialokasi raskin.

“Karena muncul sejumlah keresahan di tingkat masyarakata itu, tuntutan sudah kami kerucutkan. Pakkar menuntut pengembalian kuota penerima raskin sebagaimana data hasil PPLS 2008. Kami berharap kepedulian pemkab,” tegas dia. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan