Membolos, 16 PNS Rembang Dimintai Keterangan

Tuesday, 13 August 2013 | 17:45 WIB
Kantor Bupati Rembang

Kantor Bupati Rembang (Foto:Rif)

REMBANG, MataAirRadio.net – 16 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang membolos di hari pertama masuk kerja setelah sepuluh hari libur Lebaran, Senin (12/8) kemarin. Mereka akan dipanggil untuk diminta keterangannya terkait alasan tidak masuk kerja.

Asisten III Sekda Rembang yang membidangi kepegawaian Abdullah Zawawi ketika ditemui Selasa (13/8) siang mengatakan, pemanggilan terhadap para PNS yang membolos akan dilakukan mulai 19 Agustus mendatang.

Jika pun setiap mereka mengemukakan alasan, maka dalih itu wajib disertai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya jika tidak masuk karena merawat istri atau suaminya yang sakit, maka harus bisa menunjukkan surat keterangan dari dokter.

Zawawi memastikan, jika belasan abdi negara tersebut sengaja membolos, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai aturan kedisiplinan pegawai, mulai dari teguran keras hingga ancaman penundaan kenaikan pangkat.

Dari catatannya, mereka yang membolos antara lain berasal dari Bagian Kesra dan Administrasi Pembangunan Setda Rembang serta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain 16 orang PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, tercatat pula 15 orang pegawai negeri sipil yang absen di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Namun mereka tidak masuk karena disertai izin resmi, misalnya cuti melahirkan.

Zawawi mengakui, PNS yang baru sehari membolos setelah libur Lebaran, sanksinya cenderung ringan karena hanya berupa teguran. Namun apabila pola absen dari PNS itu cenderung sama setiap tahunnya, maka hal itu bisa menjadi catatan saat hendak dilakukan promosi atau mutasi jabatan. (Pujianto)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan