Lespem Tengarai Ketidakberesan Distribusi Bagi Hasil Cukai

Senin, 13 Februari 2012 | 07:35 WIB

KOTA – Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Kabupaten Rembang menengarai adanya ketidakberesan dalam distribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) alokasi 2012.

“Kami berhasil menghimpun data yang menyebutkan adanya penyaluran dana Rp1,058 miliar dari Rp1,7 miliar dana bagi hasil cukai hasil tembakau melalui mekanisme bantuan sosial kepada kelompok petani ketela,” kata Koordinator Lespem Kabupaten Rembang, Bambang Wahyu Widodo, Senin (13/2).

Padahal dari penelusuran pihaknya, lanjut Bambang, beberapa kelompok diduga tidak cukup kredibel untuk mendapatkan bantuan sosial penanaman ketela. “Kelompok penerima bantuan sosial tersebut tidak cukup bisa dipertanggungjawabkan, terutama menyangkut kelayakan mereka sebagai kelompok tani sasaran DBHCHT,” kata dia.

Atas tengara tersebut, Lespem berharap aparat penegak hukum melakukan pengusutan atas dugaan itu. “Kami cukup percaya aparat hukum baik Polres Rembang maupun Kejaksaan memiliki kemampuan untuk mengusut penggunaan DBHCT itu,” kata dia.

Menurut dia, penggunaan dana DBHCHT sebesar Rp1,7 miliar untuk pengembangan tanaman ketela, termasuk juga pengadaan lahan dengan sewa, kurang efektif. “Bahkan penggunaan dana tersebut sangat rawan dengan tindak pidana korupsi,” kata dia.

Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Rembang tercatat memiliki tren kenaikan. Jika pada 2010, bagi hasil yang diterima Pemkab Rembang hanya Rp2,3 miliar, pada 2011, jatahnya menjadi Rp2,8 miliar, dan pada tahun ini, alokasi DBHCHT diperkirakan naik menjadi Rp3,4 miliar.

Pengunaan DBHCHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008 yang telah diubah dengan PMK nomor 20.20/PMK.07/2009 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah.

DBHCHT diarahkan untuk pembinaan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Namun, berdasarkan pantauan di kabupaten ini, sosialisasi justru dilakukan hanya dengan cara memasang spanduk dan baliho di sejumlah titik serta dipakai sosialisasi ke kecamatan-kecamatan.

Komisi B DPRD Kabupaten Rembang saat audiensi penggunaan dana DBHCHT belum lama ini mencatat biaya sosialisasi melalui DBHCHT mencapai Rp500 juta.

“Jumlah anggaran sosialisasi yang mencapai Rp500 juta dari total jumlah dana DBHCHT 2011 sebesar Rp2,8 miliar terlalu besar. Terlebih sosialisasi penyaluran DBHCHT dilakukan melalui kelompok masyarakat di tingkat kecamatan,” kata Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang, Jihad Asia Pustakawan beberapa waktu lalu. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan