Lespem: Tak Perlu Izin Presiden, Tuntaskan Kasus Salim

Minggu, 30 September 2012 | 03:19 WIB
Koordinator Lespem Rembang, Bambang Wahyu Widodo. (Foto: radior2b.com)

KOTA, mataairradio.net – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah/ wakil kepala daerah tidak perlu persetujuan tertulis dari Presiden, direspon pegiat antikorupsi di Rembang.

Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, Bambang Wahyu Widodo, Ahad (30/9), mengatakan, keputusan MK tersebut harus dimanfaatkan penyidik di Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

“Jika Polda Jateng masih berniat menuntaskan kasus dugaan PT RBSJ yang diduga menyeret Bupati Rembang Moch Salim, maka dengan keputusan MK itu, rasanya tidak ada lagi alasan bagi Polda Jateng untuk tidak memeriksa Salim dan menuntaskan kasus tersebut,” kata dia.

Sebab, lanjut Bambang, selama ini Polda Jateng berdalih bahwa penuntasan kasus dugaan korupsi PT RBSJ yang juga menyeret mantan Direktur PT RBSJ Siswadi, terkendala izin presiden.

Padahal, kata Bambang, hasil audit BPK yang diminta penyidik Polda Jateng dan perhitungan kerugian negara (PKN), seluruhnya sudah ada, termasuk PKN kedua.

“Belakangan, kasus ini mandek di Polda Jateng karena alasan belum adanya izin presiden untuk pemeriksaan kepala daerah dan alasan lain yang dibuat-buat. Sekarang, tidak ada lagi alasan. Tinggal (Polda) serius atau tidak,” katanya menegaskan.

Bambang juga mengatakan, apabila memang Polda Jateng sudah tak lagi sanggup menangani kasus PT RBSJ, maka sesuai Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan dan penuntutan atas kasus tersebut bisa diambil alih oleh KPK.

Untuk diketahui, Polda Jateng telah melakukan penyelidikan kasus penyimpangan dana APBD Kabupaten Rembang 2006/2007 untuk penyertaan modal PT RBSJ, sejak November 2009 dan menaikkan status penanganannya ke tahap penyidikan pada 25 Mei 2010.

Pada Mei 2010, selain Direktur PT RBSJ Siswadi, Moch Salim yang terpilih kembali menjabat Bupati Rembang periode 2010-2015 juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
   
Moch Salim diduga menyalahgunakan wewenang dalam kerja sama penyertaan modal usaha dengan PT RBSJ yang diperkirakan mencapai Rp35 miliar dan dari hasil penyidikan sementara kepolisian baru dapat dibuktikan sekitar Rp5 miliar.

Namun, Bupati Rembang Moch Salim dalam beberapa kali kesempatan wawancara dengan awak media justru mengaku tak pernah mendapatkan penjelasan soal alasan penetapan dirinya sebagai tersangka kepada Polda Jateng.

Salim juga mengaku belum pernah sekalipun diperiksa, baik sebagai saksi ataupun tersangka, terkait kasus yang dipersangkakan kepadanya (PT RBSJ).

Tak hanya itu, ia menyebut tidak ada kerugian negara dalam penyertaan modal PT RBSJ, justru sebaliknya; untung. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan