Layani Industri, SPBU Tak Dipasok Solar Bersubsidi

Rabu, 23 Mei 2012 | 09:06 WIB


PAMOTAN – Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 44.592.14 Pamotan, kini tak lagi bisa menjual solar setelah diketahui menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis tersebut untuk kalangan industri sehingga Pertamina menghentikan pasokan solar ke SPBU itu.

Akibatnya, menurut Supervisor SPBU Pamotan, Didik Tulistyono, Rabu (23/5), separuh konsumen SPBU yang berlokasi di pinggir Jalan Pamotan-Lasem yang merupakan pelanggan bahan bakar jenis solar, kelimpungan.

“Penghentian itu memang sebagai buntut temuan pelanggaran penjualan solar bersubsidi untuk kalangan industri. Padahal, kami hanya melayani pelaku usaha yang mampu menunjukan surat rekomendasi,” terang dia.

Ia menyebutkan, surat rekomendasi yang menjadi dasar pihaknya melayani solar untuk industri tersebut, resmi dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang.

“Jika dinilai ilegal, mengapa hanya SPBU kami yang ditindak, sedangkan lainnya tidak,” tegas Didik kepada wartawan.

Didik mengaku melayani sepuluhan pelaku usaha pengolahan batu di Kecamatan Pamotan. Jumlah pembelian pun dicatat di kartu kendali, seperti arahan yang sebelumnya disampaikan Pemkab setempat.

Diungkapkannya, penghentian itu bermula saat seorang petugas Pertamina Semarang mendatangi SPBU itu pada 3 Mei lalu. Petugas yang disebut bernama Rivai itu menemukan takaran solar di pompa tidak pas. Petugas itu juga menegur SPBU yang menjual solar bersubsidi kepada para pelaku industri.

Petugas itu kemudian mengambil surat rekomendasi dari ESDM sebagai alat bukti pelanggaran, sedangkan ketidakakuratan takaran belakangan diketahui karena adanya kerak. Itu pun setelah dicek petugas metrologi.

Setelah kejadian itu, kata dia, Pertamina Semarang tertanggal 8 Mei memberi teguran agar tidak menjual solar ke pelaku industri. Teguran itu direspon SPBU dengan menghentikan penjualan solar ke industri mulai 9 Mei 2012.

“Anehnya pada 16 Mei pengiriman justru distop. Kami sudah melayangkan keberatan karena Pertamina karena seolah tebang pilih,” tandasnya.

Akibat penghentian itu praktis omzet SPBU itu turun hingga 50 persen. Pelayanan kepada sopir truk dan bus pun tak lagi bisa dilakukan. Warga terpaksa membeli solar ke SPBU di sepanjang jalur Pantura yang jaraknya lebih jauh.

“Kami meminta petugas ESDM agar bisa menjelaskan ke Pertamina soal surat rekomendasi itu. Sehingga sanksi penghentian bisa dicabut,” katanya.

Dikonfirmasi hal itu, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Rembang Agus Supriyanto, menjelaskan surat rekomendasi yang ditunjukkan oleh para pelaku usaha pengolahan batu tersebut sudah tidak lagi berlaku sehingga semestinya tak dilayani oleh SPBU

“Sebab, rekomendasi tersebut adalah rekomendasi lama atau rekomendasi yang dibuat ESDM sebelum adanya Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubdidi Untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang,” kata dia.

Karena sudah ada Perbup, lanjut dia, maka mereka yang berhak mendapatkan rekomendasi adalah yang sebagaimana diatur di perbup tersebut, yakni usaha pertambangan yang berskala mikro, bukan kecil.

“Secara lisan, kami sudah memberikan informasi ke setiap SPBU atas ketentuan pelayanan pembelian BBM bersubsidi pascakeluar Perbup Nomor 11 Tahun 2011. Secara surat, sedang dalam proses penandatanganan di tingkat Sekda,” terang Agus. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan