Keberatan Terapkan UMK 2013, Pengusaha Diberikan Waktu Sebulan

Rabu, 21 November 2012 | 13:21 WIB

Rembang – MataAirRadio.net, Gubernur Jawa Tengah sudah memutuskan besarnya upah minimum di 35 kabupaten/kota di provinsi ini. Untuk Rembang, upah minimum kabupaten ditentukan sebagaimana usulan dari Pemerintah Kabupaten setempat sebesar Rp896.000 per bulan, berlaku efektif per 1 Januari 2013.

Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang, Abdul Malik kepada reporter MataAir Radio, Rabu (21/11) mengatakan, ketetapan UMK 2013 untuk Kabupaten Rembang itu termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Menurut Abdul Malik, pengusaha diberikan waktu sepuluh hari hingga satu bulan setelah ketetapan dari Gubernur Jateng itu keluar, untuk mengajukan penangguhan apabila mengalami keberatan. Namun, pihaknya berharap, semua pengusaha patuh dan menerapkan kebijakan tersebut.

Dengarkan rekaman disini.

Untuk diketahui, besarnya UMK 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp80.000 dibandingkan UMK 2012 yang hanya Rp816.000 per bulan. Besarnya UMK 2013 yang Rp896.000 itu masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata kebutuhan hidup layak Rembang yang Rp914.118,66 per bulan.

Menanggapi penetapan UMK 2013 untuk Kabupaten Rembang oleh Gubernur Jateng itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rembang, Arif Budiman mengatakan, ketetapan itu merupakan buah dari kesepakatan dari Dewan Pengupahan dimana Apindo juga ada didalamnya.

Karena itu, keputusan soal UMK tersebut diyakini tidak akan menimbulkan polemik di tingkat pelaku usaha, meski tak ditampiknya memungkinkan ada pengajuan penangguhan UMK dari pihak pengusaha.

Arif Budiman pun menyatakan, tidak serta merta kebijakan soal UMK itu ditindaklanjuti pengusaha karena memang butuh penyesuaian dalam pembayaran upah minimum bagi para karyawannya.

Dengarkan rekaman disini.

Sementara itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Rembang mencatat ada setidaknya 100 dari 255 perusahaan di Kabupaten Rembang yang menjadi sasaran pengawasan penerapan pembayaran upah sebagaimana UMK. Itu karena yang lain masih merupakan usaha mikro dan kecil. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan