Mantan Kades Karas Akan Dilaporkan Kepada Bupati

Minggu, 6 Oktober 2013 | 15:54 WIB
Kantor Balai Desa Karas Kecamatan Sedan.

Kantor Balai Desa Karas Kecamatan Sedan.

SEDAN, MataAirRadio.net – Mantan Kepala Desa Karas Kecamatan Sedan, Sungudi, akan dilaporkan kepada Bupati Rembang jika tidak segera mengembalikan sepeda motor inventaris desa. Sebulan sejak lengser dari jabatannya karena purnatugas, Sungudi terkesan menunda-nunda mengembalikan aset desa itu.

Menurut Muslih selaku Penjabat Sementara Kepala Desa Karas, sepeda motor itu adalah hak desa dan Sungudi wajib mengembalikannya. Ia sendiri telah mengultimatum Sungudi agar mengembalikan barang inventaris desa itu pada hari Minggu (6/10) ini. Namun Sungudi belum juga menyerahkan kekayaan desa tersebut.

Muslih juga mengatakan, ancaman akan mengadukan Sungudi kepada Bupati lantaran pihaknya sudah beberapa kali mengonfirmasi mantan kades itu, tetapi hanya dijawab dengan janji akan mengembalikan motor secepatnya.

Ditanya lebih jauh tentang keberadaan sepeda motor inventaris, Muslih cenderung tertutup. Namun, dia mengisyaratkan pembenaran atas isu yang menyebut sepeda motor dinas kades telah digadaikan Sungudi kepada pihak lain.

Jika benar digadaikan, pihak desa belum mau menggolongkannya sebagai bentuk penggelapan barang milik desa. Karena itu, pihaknya pun belum akan menempuh jalur hukum. Untuk sementara, atas masukan warga pihaknya akan melaporkan persoalan ini kepada Bupati.

Seperti diketahui, persoalan yang menyandung mantan Kades Karas Sungudi tidak hanya terkait belum dikembalikannya sepeda motor dinas. Sebelumnya, Sungudi dianggap sebagai penyebab atas terlambat turunnya jatah raskin untuk warga miskin di desa itu. Sungudi sempat meminjam uang jaga tebusan raskin, namun pengembaliannya berlarut. (Ilyas al-Musthofa)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan