Kades Berkukuh Minta Penyaluran Raskin Ditunda

Jumat, 15 Juni 2012 | 10:01 WIB

KOTA – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang berkukuh meminta pemerintah kabupaten setempat menunda penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) periode Juni 2012 sebagai protes atas kebijakan Pemerintah terkait data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang menjadi dasar pengalokasian raskin.

Penundaan tersebut, menurut Ketua Paguyuban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Kecamatan Kota Rembang (Pakkar), Kaseri, Jumat (15/6), setidaknya hingga para kepala desa berkesempatan beraudiensi dengan pihak Pemkab Rembang dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

“Kami sudah meminta tolong Pak Camat untuk memfasilitasi audiensi antara kades dengan Pemkab dan BPS. Pak Camat menyanggupi. Paling cepat Selasa (19/6) audiensinya,” terang Kaseri.

Menurut dia, penyaluran jatah raskin akan dilakukan mulai 21 Juni untuk Kecamatan Kota Rembang. “Kami bukannya menolak penyaluran raskin. Tetapi meminta agar pengedropan setidaknya untuk bulan Juni ini ditunda sebelum semuanya jelas,” kata dia.

Ia mengakui, desakan sejumlah kepala desa agar Pemerintah merevisi data PPLS 2011 sebagai dasar pengalokasian raskin, mungkin akan menemui jalan buntu.

“Namun, kami tetap harus berupaya. Salah satu jalannya, kami harus bertemu langsung dengan Pemkab dan BPS Rembang,” tegas dia.

Pada Jumat (15/6), sebenarnya belasan kepala desa dari Kecamatan Kota Rembang dan Kaliori berniat mengadu ke wakil rakyat di DPRD setempat. Namun, gedung dewan kosong.

Mereka berniat madul ke Komisi B DPRD Kabupaten Rembang. “Kosong. Tidak ada yang di kantor. Memang kami tidak memberi informasi sebelumnya kalau mau datang. Tapi mestinya mereka berada di tempat,” ujar Kaseri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni meminta para kepala desa menerima saja dulu alokasi raskin sebagaimana data hasil PPLS 2011 tersebut. Alokasi raskin untuk Kabupaten Rembang naik dari 70.374 menjadi 81.270 rumah tangga sasaran (RTS).

“Setelah diterima, baru selanjutnya dibicarakan. Yang penting hak para dhuafa bisa dipenuhi dulu. Jika ditunda, saya tidak setuju,” tegas Hamzah.

Sekda mengaku mendukung upaya para kades yang mengusulkan revisi data hasil PPLS 2011. “Namun, instrumennya tentu harus dikembalikan ke BPS. Sebab, PPLS itu wilayahnya BPS bukan pemkab,” tandasnya. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan