Isi Edaran Penganulir Pungutan Rancu

Kamis, 9 Februari 2012 | 01:34 WIB


KOTA – Isi surat edaran dari Komite Sekolah Dasar Negeri 2 Kutoharjo sebagai penganulir pungutan terhadap siswa terbilang rancu karena meski pihak komite telah mengambil sikap untuk mengembalikan sumbangan, namun dalam surat tersebut tertuang juga keharusan bagi orang tua untuk mengambil sendiri sumbangan tersebut.

Berdasarkan surat edaran dari Komite SDN 2 Kutoharjo bernomor 03/KOM/SD2/2012 tertanggal 7 Februari 2012 yang berhasil dihimpun mataairradio.net, Rabu (8/2), komite sekolah mengamini desakan dari pemkab setempat untuk menarik dan membatalkan surat edaran Nomor 02/KOM/SD2/2012 tertanggal 27 Januari 2012 tentang Sumbangan Komite Sekolah.

Komite sekolah juga mengambil sikap untuk mengembalikan sumbangan yang sudah diterima, demikian tertuang juga dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Komite SDN 2 Kutoharjo, Santoso, dan Kepala SD setempat, Sugiharto itu.

Namun dalam surat yang diterimakan kepada orang tua/wali siswa SDN 2 Kutoharjo tersebut, justru juga tertuang ketentuan yang terbilang rancu. Orang tua/wali siswa yang akan mengambil sumbangannya dapat berhubungan dengan bendahara komite sekolah dan diambil oleh orang tua yang bersangkutan.

“Kalau ketentuannya seperti itu, sama saja dengan melepas kepala tetapi menahan ekornya. Mestinya, kalau komite sekolah mau mengembalikan, ya kembalikan saja,” kata salah seorang orang tua siswa yang enggan diungkapkan namanya.

Menilik surat edaran yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang tersebut, terungkap pula sikap komite sekolah yang cenderung tidak mengindahkan amanat Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar.

Selain itu, dari surat tersebut juga diketahui bahwa sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2012 Bab II Poin B ke-7, BOS tidak menghalangi siswa, orang tua/wali yang mampu memberikan sumbangan sukarela dan tidak mengikat kepada sekolah.

Namun, kata surat itu, sumbangan sukarela dari orang tua/wali harus bersifat ikhlas, tidak terkait waktu dan tidak ditentukan jumlahnya, serta tidak ada diskriminasi terhadap mereka yang tidak memberikan sumbangan.

Sementara, dalam surat edaran Nomor 2/KOM/SD2/2012 perihal Bantuan Pengembangan Sekolah, secara jelas disebutkan kewajiban pembayaran sumbangan sebesar Rp650.000 oleh setiap wali siswa Kelas I dan Rp363.000 oleh wali siswa Kelas II-VI. Pembayaran dapat diangsur 3 kali berturut-turut sejak November 2011.

Atas persoalan ini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang, dokter Rochmad Isnaeni menyatakan akan segera turun tangan meminta klarifikasi pihak sekolah dan komite.

“Mestinya, kalau sekolah sudah mengeluarkan edaran berisi penarikan dan pembatalan surat edaran tentang sumbangan komite sekolah, ya silakan komite kembalikan hasil pungutannya. Tidak perlu orang tua harus datang satu per satu mengambilnya, tetapi komite mestinya lebih bisa bijak menyikapi persoalan ini,” kata dia.

Apalagi, kata dia, komite merupakan representasi orang tua/wali siswa. “Sebagai representasi, mestinya komite lebih memahami apa yang dirasakan para orang tua/wali,” kata dia. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan