Himpunan Petani Desa Mandiri Sumbergirang, Penerima Fiktif Bansos 2011

Tuesday, 12 November 2013 | 14:40 WIB
Menunggu Diperiksa terkait Bansos 2010-2011. (Foto:Puji)

Menunggu Diperiksa terkait Bansos 2010-2011. (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Kejaksaan Negeri Rembang kembali melakukan pemanggilan terhadap para penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Selasa (12/11) pagi, kejaksaan menerbitkan surat panggilan bagi 20 orang penerima bansos untuk diperiksa pada hari Kamis (14/11) depan ini.

Sebelumnya atau pada 4 November kemarin, Kejari Rembang telah memeriksa 30 orang penerima. Sementara jumlah penerima bansos dari Pemprov Jateng pada tahun 2011 itu mencapai 150 kelompok. Penuntasan pemeriksaan terhadap 150 kelompok penerima bansos, ditarget tuntas akhir November ini.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rembang Ali Mukhtar mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung penyelidikan yang kini telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Sejauh ini, baru salah satu kelompok penerima yang diketahui fiktif. Kelompok fiktif ini mengatasnamakan himpunan petani desa mandiri, di Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem. Pihaknya belum bisa memastikan ujung proses pemeriksaan terhadap kelompok penerima bansos yang diketahui fiktif. Wewenang berada di tangan Kajari.

Sebagaimana diketahui, kelompok penerima bansos itu umumnya adalah pengelola madrasah diniyah atau madin. Besaran bansos beragam mulai Rp3,5 juta hingga Rp50 juta per kelompok. Penerimanya paling banyak tersebar di Kecamatan Lasem, Sarang, dan Bulu. Selain madin, pengelola pesantren dan organisasi kemasyarakatan juga tercatat menerimanya.

Menurut Ali, jika sudah tuntas nanti, hasil pemeriksaan ini akan dilaporkan kepada Kajati Jawa Tengah. Ketua kelompok penerima yang diperiksa, diminta menjawab secara apa adanya menyangkut besarnya uang yang mereka terima.

Kasi Tindak Pidsus tak menampik, pemeriksaan terhadap 150 kelompok penerima bansos menambah tumpukan pekerjaan. Sebab, saat-saat ini, kejaksaan juga tengah merampungkan penyusunan berkas perkara dugaan korupsi dana PPID tahun 2011.

Penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana bansos itu merupakan tindak lanjut dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. BPK menyatakan ada indikasi penyimpangan bansos yang menggunakan APBD 2011. Dari seluruh alokasi dana bansos, Kejati fokus kepada pos kemasyarakatan karena dinilai memiliki penyimpangan tertinggi.

Sebanyak Rp26,8 miliar dana bansos yang disalurkan diketahui tanpa ada laporan pertanggungjawaban dan alamat penerima bansos banyak yang diduga fiktif. Bahkan, ratusan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang memperoleh bantuan, hanya lima persen yang terdaftar di Badan Kesbangpolinmas Jateng. (Pujianto)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan