e-KTP Diklaim Tekan Praktik Pemalsuan Data Haji

Kamis, 10 Mei 2012 | 02:22 WIB


REMBANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mengklaim program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang saat ini masih dalam proses perekaman data wajib e-KTP, bakal mampu menekan praktik pemalsuan data KTP oleh warga luar daerah antara lain sebagai bagian dari modus memperoleh giliran berangkat haji tanpa perlu mengantre lama.

“Praktik pemalsuan data oleh seseorang dalam membuat KTP dengan tujuan agar bisa menunaikan ibadah haji dengan mengambil kuota di daerah lain, bisa ditekan dengan adanya program e-KTP,” terang Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Rembang, Ismail, Kamis (10/5).

Berdasarkan catatan suararembang, praktik pemalsuan data KTP oleh warga luar daerah agar bisa masuk kuota haji di daerah Rembang sebagai upaya untuk memperoleh giliran berangkat menunaikan haji lebih cepat dibandingkan menunggu di daerah asal, beberapa kali terjadi.

“Selama ini pihak kami nyaris tak bisa banyak berbuat terhadap praktik pemalsuan data KTP. Sebab, selagi ada surat keterangan pindah tempat dan administrasi kependudukan lainnya terpenuhi, kami tak bisa menolak permintaan KTP,” terang dia.

Namun, dengan adanya program e-KTP, terang dia, seseorang hanya memiliki satu nomor induk kependudukan (NIK) dan data-data terkait itu nyaris tak bisa dipalsukan.

“Jika terjadi kesalahan entri data, sistem tidak akan mau memproses dan data baru e-KTP tidak akan bisa terekam. Diperlukan sinkronisasi terlebih dahulu di sistem informasi administrasi kependudukan dan program Automated Fingerprint Identification System (AFIS) dan itu tidak semua orang bisa,” terang dia.

Disebutkan, selama ini, daerah-daerah perbatasan seperti Sale, Sedan, dan Sarang, rawan menjadi sasaran praktik pemalsuan data KTP dan hampir semuanya berkaitan dengan keberangkatan beribadah haji.

“Karena itu, kendati telah ada e-KTP, nantinya kami akan lebih selektif dalam pembuatan KTP warga luar daerah. Bahkan, sangat mungkin kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan pemohon,” kata dia.

Sebab, imbuh dia, pihaknya tidak mau kecolongan, misalnya dalam dokumen administrasi kependudukan, seseorang telah dinyatakan pindah domisili, namun yang bersangkutan ternyata malah masih berdomisili di daerah asalnya. “Ini yang harus dipastikan dan tidak boleh terjadi,” tegas dia. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan