DPU Rembang Menyusul Diincar Kejaksaan

Kamis, 25 Juli 2013 | 13:34 WIB
Mengelupasnya sebagian besar aspal, banyaknya lubang, serta medan yang sedikit menikung rentan menimbulkan bahaya bagi pengendara. (Foto:Zam)

Mengelupasnya sebagian besar aspal, banyaknya lubang, serta medan yang sedikit menikung rentan menimbulkan bahaya bagi pengendara. (Foto:Zam)

REMBANG, MataAirRadio.net – Keluhan dari banyak warga terkait cepat rusaknya jalan dan jembatan setelah diperbaiki menyimpan aroma kecurangan. Pihak Kejaksaan Negeri Rembang mengaku siap menindaklanjuti setiap laporan dari warga terkait dugaan korupsi yang diduga terjadi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Sudirman Syarif dalam sebuah perbincangan Minggu 21 Juli lalu mengaku belum menerima laporan dari warga, terkait indikasi korupsi di tubuh DPU Kabupaten Rembang.

Hanya saja, pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada penuntasan tiga kasus dugaan korupsi yakni pengadaan buku ajar 2011, pengadaan kebun bibit rakyat, dan proyek peningkatan infrastruktur daerah.

Sudirman berjanji, begitu ketiga kasus tersebut telah bergulir ke Pengadilan Tipikor Semarang, pihaknya akan menginjak ke yang lain, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum.

Saat ini yang diharapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Rembang adalah keberanian masyarakat untuk mengadukan dugaan penyimpangan yang secara kasat mata terlihat. Jikapun pemberi laporan adalah oknum pegawai negeri sipil, Sudirman berjanji akan melindungi pelapor.

Bahkan, pihaknya siap mempertimbangkan dengan menguji kebenaran surat kaleng jika ada yang masuk. Hanya saja, apabila tidak punya nilai, maka akan dikesampingkan.

Kajari menambahkan, pihaknya selalu mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, salah satunya melalui penyuluhan di tingkat kecamatan. Selama ini, warga di daerah perdesaan, kerap mendapat kuis dari pihak kejaksaan seputar penegakan hukum.

Sudirman juga mengatakan, dalam setiap upaya investigasi sebuah indikasi dugaan korupsi, pihaknya akan mengambil tindakan tegas atas upaya menghalangi dan mengintervensi langkanya.

Sementara itu, terkait langkah pihak kejaksaan tersebut, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang, Raharjo menyatakan mempersilakan pihak-pihak yang hendak melakukan pengawasan. Anggaran yang dialokasikan untuk DPU selalu dipertanggungjawabkan dan selalu ada audit rutin dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap penganggaran setiap proyek.

Pihaknya memang pernah diminta keterangannya oleh pihak Kejaksaan Negeri Rembang. Namun terbatas pada penjelasan mengenai status proyek peningkatan Jalan Tegaldowo-Wonokerto yang belakangan terungkap dobel anggaran dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan