Kepala Dinas Kesehatan Tarik Edaran Usul Sekdes Jadi Staf Puskesmas

Selasa, 30 September 2014 | 15:42 WIB
Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. (Foto:Rif)

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. (Foto:Rif)

REMBANG, MataAirRadio.net – Kepala Dinas Kesehatan Rembang Ali Syofii memilih menarik surat edaran perihal usulan penambahan tenaga administrasi dari sekretaris desa atau sekdes yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Penarikan surat edaran itu disebutnya untuk tidak memperpanjang keresahan di banyak kalangan.

“Singkatnya kami akan ralat dan tarik surat edaran itu hari ini (30/9). Daripada meresahkan (masyarakat). Sebenarnya, surat edaran itu semangatnya hanya sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga administrasi di setiap puskesmas,” kata Ali yang dikonfirmasi mengenai surat edaran tersebut.

Ali mengaku menangkap peluang penggunaan sekdes PNS menjadi tenaga administrasi di puskesmas, seiring terbitnya Undang-Undang tentang Desa. Dia juga mengaku mendapat informasi secara informal yang menyebut akan segera terbit ketentuan pengalihan sekdes dari desa ke dinas/instansi pemkab.

“Kami terbitkan edaran yang isinya meminta puskesmas yang membutuhkan tenaga administrasi, agar mengusulkan nama-nama sekdes di wilayah setempat yang sebelumnya harus dikoordinasikan dulu kepada yang bersangkutan atau kepala desa setempat. Itu kan usulan. Jadi bisa disetujui, bisa tidak,” katanya.

Respon atas surat edaran yang menganggap seolah-olah pihaknya pasti menarik sekdes ke puskesmas, menurutnya, kurang tepat. Dia menegaskan, produk dari surat itu adalah hanya adanya usulan nama-nama kades yang bisa digunakan untuk mengisi kekurangan tenaga administrasi.

“Semua puskesmas di Rembang kekurangan tenaga administrasi. Apalagi akan ada pencanangan puskesmas sebagai badan layanan umum daerah atau BLUD yang pasti membutuhkan tenaga pelaksana. Namun kalau surat itu menimbulkan masalah psikologis, kami tarik saja,” tegasnya.

Ali juga mengklaim, apa yang dilakukannya dengan menggali usulan nama-nama sekdes yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi, telah atas koordinasi lisan dengan Pelaksana Tugas Bupati dan Sekretaris Daerah Rembang.

“Kata beliau (Plt Bupati) tidak apa-apa. Lha wong sekadar usulan. Saya koordinasi secara lisan. Saya sendiri tidak sedang membuat gerakan mendahului aturan. Kami hanya ingin kekurangan tenaga administrasi segera terpenuhi. Istilahnya kalau kami dibilang ‘ngantre’, kami ingin mengantre di paling depan,” pungkasnya. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan