Kades di Rembang Kaget Dinas Kesehatan “Order” Sekdes

Selasa, 30 September 2014 | 15:20 WIB
Surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terkait usulan sekdes menjadi tenaga administrasi di Puskesmas. (Foto: Pujianto)

Surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terkait usulan sekdes menjadi tenaga administrasi di Puskesmas. (Foto: Pujianto)

PANCUR, MataAirRadio.net – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang kaget oleh beredarnya surat edaran dari Dinas Kesehatan setempat yang intinya meminta Kepala Puskesmas agar mengusulkan nama-nama sekretaris desa (sekdes) untuk mencukupi kebutuhan tenaga administrasi di pusat kesehatan masyarakat.

Meski salah satu dampak dari pengesahan Undang-Undang Desa adalah kemungkinan penarikan sekdes yang berstatus pegawai negeri sipil menjadi tenaga pelaksana administrasi, namun surat edaran dari dinas kesehatan mengesankan setiap dinas bergerak sendiri-sendiri untuk menampung para sekdes PNS.

“Penarikan sekdes PNS ke Pemkab memang bukan wewenang kami. Namun perintah penarikan sekdes ini mestinya dikabarkan luas oleh Pemkab. Tidak seolah-olah dilakukan sendiri-sendiri oleh dinas,” ujar Kepala Desa Pancur Sunarto, Selasa (30/9) siang.

Dia mengaku tak keberatan jika sekdes ditarik ke Pemkab untuk ditempatkan di instansi manapun. Apalagi sejak pengangkatan sekdes sebagai PNS, situasi di desa menjadi penuh kecemburuan, terutama dari perangkat desa yang juga berharap diangkat sebagai pegawai negeri.

“Kadang saya sebagai kades kerap sungkan memerintah sekdes, karena dia bukan bawahan saya, tetapi pemkab. Beruntung aku tidak ada persoalan dengan sekdes. Namun penarikan sekdes dalam bentuk apapun mestinya dilakukan serempak oleh Pemkab secara langsung,” tegasnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanudin mengaku sudah mendengar bahkan telah mengantongi surat edaran dari Dinas Kesehatan untuk setiap Kepala Puskesmas. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Rembang.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah yang menjabarkan Undang-Undang tentang Desa meminta agar sekretaris desa tetap bertugas sesuai fungsinya. Soal ditarik atau tidak ke Pemkab, Akhsanudin menyebut masih belum jelas.

“Kita sendiri masih menunggu aturan pastinya. Apalagi PP yang mengatur penjelasan UU tentang Desa juga mesti dilengkapi petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri, dan itu belum kami terima,” katanya.

Menyikapi surat edaran dari Dinas Kesehatan itu, Akhsanudin mengaku akan menghadap Sekretaris Daerah Rembang guna terbitnya surat edaran kepada seluruh dinas/instansi Pemkab, agar menanti kejelasan ketentuan terkait penerapan Undang-Undang Desa.

“Kewenangan penataan pegawai negeri berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati. Penarikan sekdes semestinya atas perintah Bupati. Dinas tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Kades dan sekdes tidak perlu ribut karena aturannya elum jelas,” pungkas Akhsanudin. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. m adib

    Maret 16, 2017 at 11:43 am

    Betul kata pak narto andai saja yang menjadi pns tidak hanya sekdes pasti semua perangkat desa akan lebih harmonis.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan