Dinas Kelautan Bantah Terima “Fee”

Thursday, 5 January 2012 | 10:20 WIB
KOTA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Suparman, membantah tudingan bahwa pihaknya menerima ‘fee’ atas penyaluran dana bantuan kepada 13 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Tidak benar tudingan bahwa kami menerima ‘fee’ atas penyaluran dana bantuan untuk KUB nelayan. Kami tidak pernah menerima apa pun dari kelompok penerima bantuan. Untuk sekadar verifikasi pun, tidak ada bayaran yang kami terima,” kata dia di Rembang, Kamis (5/1).

Suparman mengemukakan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, penerima bantuan sebesar masing-masing Rp100 juta tersebut sudah memenuhi syarat dan keberadaannya legal.

“Keberadaan ketiga belas KUB tersebut sudah lebih dari satu tahun, dibuktikan dengan piagam pengakuan kelompok usaha bersama. Hampir semua KUB tersebut sudah dibentuk pada 2009 silam. Logikanya, kalau mereka tidak memenuhi syarat, mereka tidak akan menerima bantuan,” kata dia.

Menurut Suparman, piagam pengakuan KUB terbagi atas kualifikasi pratama, lanjut, madya, dan utama. “Untuk kualifikasi pratama, pengakuan disahkan oleh Kepala Desa setempat, kualifikasi lanjut disahkan oleh Camat, kualifikasi madya disahkan oleh Bupati, dan kualifikasi utama disahkan oleh Gubernur,” kata dia.

Sementara, kata dia, setiap KUB penerima bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut sudah disahkan setidaknya dengan kualifikasi pratama.

“Penyaluran bantuan untuk 13 KUB tersebut sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Memang ada kepala desa yang masuk sebagai pengurus kelompok usaha bersama tersebut. Hanya, berdasarkan hasil konsultasi kami dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal itu diperbolehkan selagi kepala desa yang bersangkutan juga seorang nelayan,” kata dia.

Ia juga mengatakan sejak awal, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada masing-masing kelompok penerima bantuan agar menggunakan dana sesuai dengan prosedur.

“Kami juga sudah memberikan edaran kepada setiap kelompok untuk tidak memberikan sesuatu apapun kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Dinas Keluatan dan Perikanan. Karena itu, kalau ada kelompok menyalahgunakan dana bantuan yang diterimanya, kelompok sendiri lah yang mesti bertanggung jawab,” kata dia.

Pihaknya pun menyatakan siap memberikan keterangan kepada pihak kepolisian yang saat ini sedang menyidik kasus dugaan penyimpangan dana bantuan untuk KUB Desa Kabongan Lor, Kecamatan Kota Rembang, jika diminta.

Kepala Bagian Ops Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rembang, Iptu R Haryo Seto mengatakan pihaknya menjadwalkan memeriksa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat pada Senin (9/12).

“Saat ini kami sedang menyusun surat untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang pada Senin (9/1). Pemanggilan sebagai saksi atas dugaan penyimpangan dana bantuan nelayan untuk KUB Desa Kabongan Lor, Kecamatan Kota Rembang,” kata dia. (Puji)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan