Cegah Kisruh, Kartu Jamkesmas Warga Kadiwono Dikembalikan

Selasa, 8 Januari 2013 | 15:14 WIB

BULU – MataAirRadio.net, 205 pucuk kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari Pemerintah Pusat untuk warga di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu dikembalikan pemerintah desa setempat melalui pemerintah kecamatan, Selasa (8/1) pagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun reporter MataAir Radio, pilihan pemerintah desa mengembalikan kartu jamkesmas itu konon untuk mencegah kisruh antarwarga.

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kadiwono, Supendi mengungkapkan, penerima kartu jamkesmas anyar tersebut, kebanyakan adalah keluarga mampu. Padahal, jaminan kesehatan masyarakat diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu.

Supendi menyebutkan, ada banyak kelurga yang miskin absolut namun tidak mendapatkan kartu tersebut, sementara warga yang notabene mampu dilihat dari jumlah kepemilikan sepeda motor, rumah, dan pekerjaan, justru mendapatkan.

Tidak hanya itu, Supendi menambahkan, dalam daftar penerima kartu jaminan kesehatan masyarakat untuk Desa Kadiwono tertulis 235 warga, namun jumlah kartu yang diterima hanya 205 warga.

Supendi menegaskan, pihaknya tidak akan membagikan kartu jamkesmas ke masyarakat untuk menghindari perselisihan antarwarga dan kekacauan di desa. Ia meminta pemerintah memperbaiki terlebih dahulu penerima kartu jamkesmas dengan pendataan ulang.

Camat Bulu Suswantoro saat dihubungi melalui saluran telepon hanya menyatakan akan meneruskan laporan dan mengonsultasikan pengembalian kartu jamkesmas itu ke Pemerintah Kabupaten Rembang.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Abdullah menyatakan belum menerima tembusan laporan terkait pengembalian kartu jamkesmas oleh Pemerintah Desa Kadiwono.

Namun, Abdullah menyatakan sejauh yang didengarnya memang ada banyak keluhan seputar kartu jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas anyar tersebut.

Seperti diketahui, data untuk pemetaan jaminan kesehatan masyarakat mulai 2013 diperoleh dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Sebelum bermasalah pada jamkesmas, data produk PPLS 2011 yang digunakan untuk data dalam distribusi beras untuk keluarga miskin juga sempat membuat geger sebagian masyarakat di Kabupaten Rembang. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan