Ini Hasil Konfirmasi Camat Terkait Kisruh Bengkok Lodan Kulon

Minggu, 16 Juni 2013 | 16:58 WIB
Tanah bengkok kades telah digunakan untuk keperluan masjid. (Foto:Ilyas)

Tanah bengkok kades telah digunakan untuk keperluan masjid. (Foto:Ilyas)

SARANG, MataAirRadio.net – Camat Sarang Edi Kiswanto mengaku sudah melakukan konfirmasi atau pembenaran terkait kisruh penggunaan tiga objek tanah bengkok eks perangkat desa oleh Kepala Desa Lodan Kulon Muhammad Ghufron.

Dihubungi melalui saluran telepon Minggu (16/6) pagi, Edi Kiswanto menjelaskan, dari hasil konfirmasinya, penggunaan tiga tanah bengkok masing-masing eks bengkok carik, bayan, dan jagabaya oleh Kepala Desa telah dituangkan dalam sebuah peraturan desa yang dibuat pada 2009.

Camat juga menjelaskan, tanah bengkok eks perangkat desa Lodan Kulon itu digunakan oleh Kepala Desa sebagai pengganti tanah bengkok kades yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yakni untuk masjid, sekolah, dan lapangan desa.

Dengan demikian, menurut Edi, penggunaannya tidak perlu melalui lelang. Dijelaskannya lagi, lelang itu berlaku untuk kas desa bukan pada objek tanah yang digunakan sebagai pengganti bengkok kepala desa.

Berdasarkan hasil konfirmasinya kepada Kades Lodan Kulon, Camat Sarang menyatakan tidak menemukan unsur penyimpangan terkait penggunaan tiga objek tanah bengkok eks perangkat di desa tersebut.

Ia berharap kepada sebagian masyarakat di Desa Lodan Kulon agar memberikan kesempatan kepada kades untuk menjelaskan ikhwal penggunaan tiga objek tanah bengkok tersebut.

Mengenai kekosongan jagabaya dan bayan, pihaknya juga sudah mengonfirmasikan ke pemerintah desa setempat bahwa pengisian jabatan akan segera dilakukan. Saat ini, kepanitian sudah terbentuk dan Camat Sarang telah memperoleh tembusan terkait itu.

Atas hasil konfirmasi Camat Sarang ke Kades Lodan Kulon itu, sebagian masyarakat yang awalnya menyoal penggunaan tiga objek tanah bengkok itu menyatakan masih belum puas.

Pasalnya, perdes itu diduga baru saja dibuat begitu persoalan ini mulai mencuat ke permukaan masyarakat dan diendus media. Apalagi, kekosongan jabatan jagabaya sudah terjadi sejak delapan tahun lalu.

Kepala Desa Lodan Kulon, Muhammad Ghufron menegaskan, penggunaan tiga objek tanah bengkok eks perangkat desa itu telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa atau Perdes Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2009. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan