BPBD Rembang Minim Peralatan Tanggap Darurat Bencana

Kamis, 12 Juli 2012 | 08:26 WIB

Geladi tanggap darurat bencana di Lapangan SMAN 2 Rembang, Kamis (12/7). (Foto: Puji)

KOTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan ketersediaan peralatan tanggap darurat bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Rembang terbilang minim.

Kepala Seksi Pencegahan Bencana BPBD Jawa Tengah, Cecep Purnawadi di Rembang, Kamis (12/7), menyebutkan, sampai dengan Juli 2012, BPBD Kabupaten Rembang belum memiliki satu pun perangkat untuk dapur umum dan mobil “rescue” serta baru memiliki dua buah tenda untuk keperluan pengungsian itu pun bantuan dari BNPB.

“Idealnya peralatan-peralatan tanggap darurat bencana tersebut dimiliki oleh BPBD di tingkat kabupaten. Sebab, dalam setiap tanggap darurat bencana, harus dihitung berapa orang yang dievakuasi berikut peralatan yang diperlukan,” terang dia.

Memang, lanjut dia, telah terjadi perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana belakangan ini, yakni dari “mind set” sekadar tanggap darurat (ada bencana baru bergerak, red.) ke pengurangan risiko bencana atau mitigasi.

“Namun, tetap saja, dalam tanggap darurat perlu sebuah manajemen, mulai dari dapur umum, layanan kesehatan yang bersifat darurat, serta kebutuhan air dan MCK (mandi cuci kakus). Masing-masing dari kebutuhan tersebut memerlukan peralatan dan BPBD harus punya,” kata dia.

Karena minimnya ketersediaan peralatan tanggap darurat bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Rembang saat ini, imbuh Cecep, pihak BPBD Jateng siap memberikan rekomendasi kepada BPBD tingkat kabupaten apabila berniat mengusulkan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Seperti halnya dua tenda yang kini sudah dimiliki BPBD Rembang, itu merupakan bantuan dari BNPB melalui BPBD provinsi. Silakan BPBD Kabupaten Rembang mengajukan apa-apa yang dibutuhkan terkait peralatan tanggap darurat bencana dan kami akan merekomendasikannya,” ujar Cecep.

Ia tak menampik, daya dukung anggaran dari APBD baik kabupaten maupun provinsi untuk keperluan “risk reduction (RR)” atau pengurangan risiko bencana, masih belum ideal.

“Idealnya, alokasi anggaran untuk RR adalah satu persen dari APBD. Namun rata-rata, alokasi itu masih belum bisa dipenuhi sehingga untuk peralatan tanggap darurat, kami banyak bergantung pada bantuan dari Pusat (BNPB, red.),” tegas dia.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Rembang, Hariyadi menambahkan, ketersediaan peralatan tanggap darurat yang ada di BPBD setempat memang minim.

“Kebutuhan peralatan tanggap darurat bencana yang mendesak untuk bisa segera dimiliki BPBD Kabupaten Rembang adalah peralatan untuk keperluan SAR, pelampung, dan perahu karet. Hal itu mengingat Rembang memiliki garis pantai yang cukup panjang, tak kurang dari 63 kilometer, dan rawan bencana laut,” tandasnya. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan