Belum Ada Usaha Pertambangan Direkomendasi BBM Bersubsidi

Wednesday, 23 May 2012 | 09:35 WIB


REMBANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang menyatakan belum sekalipun mengeluarkan rekomendasi pelayanan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk usaha pertambangan setelah pemerintah kabupaten setempat mengeluarkan Perbup Nomor 11 Tahun 2012.

“Ada dua permohonan pelayanan kebutuhan BBM bersubsidi untuk usaha pertambangan yang masuk. Namun karena bukan usaha pertambangan mikro, maka permohonan itu tidak kami kabulkan,” terang Kepala Dinas ESDM Agus Supriyanto, Rabu (23/5).

Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubdidi Untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang, antara lain mengatur bahwa usaha pertambangan yang bisa mendapatkan layanan BBM bersubsidi adalah yang tergolong usaha pertambangan mikro, bukan usaha kecil.

“Usaha mikro ya usaha yang modalnya kurang dari Rp50 juta. Kalau sudah di atas Rp50 juta itu sudah termasuk usaha kecil. Usaha kecil tidak bisa mendapatkan rekomendasi tersebut,” tegasnya.

Pihaknya mengaku selektif dalam melakukan verifikasi terhadap permohonan rekomendasi. “Yang tidak memenuhi kriteria ya langsung kami coret. Sejauh ini kami belum mengeluarkan rekomendasi satu pun,” katanya.

Agus pun mengatakan, dengan adanya perbup baru tersebut, rekomendasi lama yang menyangkut layanan BBM bersubsidi untuk usaha pertambangan secara otomatis tidak lagi berlaku.

“Secara lisan, kami sudah memberikan informasi ke setiap SPBU atas ketentuan pelayanan pembelian BBM bersubsidi pascakeluar Perbup Nomor 11 Tahun 2011. Secara surat, sedang dalam proses penandatanganan di tingkat Sekda,” terang Agus.

SPBU, imbuh dia, perlu selektif dalam melayani pembeli yang mengantongi rekomendasi. “Jangan-jangan itu masih rekomendasi lama. Kalau tetap nekat dilayani, SPBU bisa ditegur oleh Pertamina,” ujar dia.

Pihaknya pun tidak bertanggung jawab jika sampai SPBU kedapatan melayani BBM bersubsidi untuk usaha pertambangan di luar yang ditentukan.

“Kalau sampai ada SPBU yang melanggar sehingga Pertamina menghentikan pasokan solar ke SPBU tersebut, itu bukan wewenang kami tetapi wewenang Pertamina sepenuhnya,” kata Agus menegaskan. (Puji)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan