Belasan Warga Urus Akta Kelahiran Dengan Penetapan Pengadilan

Selasa, 27 Maret 2012 | 07:28 WIB


REMBANG – Sebanyak 12 orang warga Kabupaten Rembang mengurus akta kelahirannya dengan penetapan pengadilan negeri setempat lantaran mengalami keterlambatan pencatatan lebih dari satu tahun setelah habis masa pemberlakuan dispensasi, karena berbagai alasan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Rembang, Sodiq, Selasa (27/3) mengatakan, belasan warga yang terlambat mencatatkan kelahirannya itu, umumnya karena menganggap akta kelahiran tidak penting.

“Mereka baru mengurus akta kelahiran ketika membutuhkan. Misalnya ketika anaknya hendak sekolah, untuk syarat administrasi berhaji, dan sebagainya. Mestinya, tak lama setelah seorang anak lahir, orang tua segera mencatatkan kelahirannya untuk memperoleh akta kelahiran,” kata dia.

Pihaknya sudah berulang kali menyosialisasikan pentingnya mencatatnya kelahiran anak dengan segera ke Dinpendukcapil setempat, baik melalui kegiatan kedinasan maupun media massa.

“Karena itu, jika masih saja ada yang terlambat mengurus akta kelahiran hingga lebih dari satu tahun setelah persalinan, maka prosedurnya tetap harus mengantongi penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu,” kata dia.

Seperti diketahui, sebagaimana isi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 427.11/344/SJ tertanggal 13 September 2011, masa dispensasi pengurusan akta kelahiran bagi anak lebih dari satu tahun tanpa penetapan dari pengadilan negeri, berakhir pada 31 Desember 2011.

Pencatatan setelah 31 Desember 2011 bagi anak lebih dari satu tahun, praktis harus mengantongi penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Adapun sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati No 3 tahun 2011 tentang Dispensasi Akta Kelahiran dan Pendaftaran Akta Kelahiran, keterlambatan pendaftaran akta bagi kelahiran anak lebih dari 60 hari akan dikenai denda mulai Rp10.000-Rp100.000.

Keterlambatan pencatatan kelahiran untuk mendapatkan akta antara 61 hari hingga empat bulan akan didenda Rp10.000, di atas 4-6 bulan sebesar Rp20.000, di atas 6-8 bulan sebesar Rp50.000, di atas 8-10 bulan sebesar Rp75.000, dan di atas 10-12 bulan serta di atas 12 bulan sebesar Rp100.000.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Johan Nurwicaksono menambahkan, permohonan pencatatan kelahiran bagi anak lebih dari satu tahun melalui penetapan pengadilan negeri tidaklah rumit dan biayanya pun transparan.

“Secara umum prosesnya sama. Hanya, ada tambahan lampiran berupa surat permohonan penetapan kepada Kepala Pengadilan Negeri Rembang dengan disertai materai (Rp6.000) dan pengantar dari Kepala Dinpendukcapil setempat,” kata dia.

Mengenai biaya, kata dia, paling banyak akan menghabiskan Rp193.000, antara lain untuk biaya panggilan, redaksi, dan biaya lain yang bisa dipertanggungjawabkan. “Ada juga yang hanya habis Rp134.000. Ini karena jarak tempuh pemohon dengan pengadilan negeri setempat dekat. Biaya pembedanya adalah pada biaya pemanggilan,” kata dia.

Ia pun berharap, akta kelahiran sebagai dokumen penting hak keperdataan atas anak agar lebih dipedulikan oleh para orang tua. “Selama ini, ekonomi masih menjadi faktor lain yang memengaruhi kemauan mencatatkan kelahiran anak. Tapi, kalau sebelum 60 hari kan gratis. Kenapa tidak dimanfaatkan,” tandas dia. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan