Balar: Rembang Perlu Segera Miliki Perda Cagar Budaya

Friday, 26 April 2013 | 14:50 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

REMBANG, MataAirRadio.net – Balai Arkeologi (Balar) Yogyakarta menilai Kabupaten Rembang perlu segera memiliki sebuah peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan benda cagar budaya (BCB).

Peneliti senior dari Balar Yogyakarta, Gunadi Kasnowihardjo kepada reporter MataAir Radio, Jumat (26/4) pagi mengatakan, Pemerintah Pusat sudah memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun sebuah peraturan tentang perlindungan benda cagar budaya.

Menurutnya, daerah perlu memiliki perda perlindungan benda cagar budaya karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang BCB masih terlalu umum.

Gunadi menilai, keberadaan perda tentang perlindungan benda cagar budaya penting dalam upaya pengelolaan situs atau tempat-tempat bersejarah di wilayah Kabupaten Rembang. Tanpa adanya perda yang melindungi, maka progam-progam yang bersifat operasional tentang benda cagar dudaya bakal tidak berjalan.

Menurutnya, pengelolaan BCB memang merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah kabupaten. Hanya saja, pada kasus perawatan atau pengelolaan benda cagar budaya dengan peringkat regional bisa dimintakan bantuan Provinsi, yang peringkat nasional bisa dengan Pemerintah Pusat, sedangkan yang peringkat dunia bisa dimintakan bantuan UNESCO.

Gunadi menjelaskan, potensi situs yang ada di Kabupaten Rembang saat ini masih membutuhkan pemeringkatan dengan melakukan studi lanjutan terlebih dahulu.

Menurut Gunadi langkah awal yang bisa dilakukan Pemkab Rembang adalah benda cagar budaya ditetapkan terlebih dahulu dengan surat keputusan (SK) dari pemerintah setempat.

Gunadi menegaskan, pemeringkatan BCB tidak bisa dilakukan tanpa adanya perda tentang perlindungan benda cagar budaya. Nantinya jika BCB di Kabupaten Rembang telah ditetapkan, maka akan diketahui peringkat benda cagar budaya apakah menduduki peringkat lokal, regional, maupun nasional.

Pemerintah Kabupaten Rembang sebenarnya telah memiliki rencana untuk membuat Perda tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya pada 2011 silam. Namun karena ketiadaan anggaran, maka penyusunan raperda tentang perlindungan BCB urung dilakukan. Tahun ini program legislasi daerah kembali memasukkan penyusunan raperda tentang perlindungan BCB untuk dibahas. (Afta Ahmad)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan