Anggaran KPU Rembang Terancam Kembali ke Kas Daerah

Jumat, 26 September 2014 | 14:38 WIB
Ketua KPU Kabupaten Rembang Minanus Suud. (Foto:Pujianto)

Ketua KPU Kabupaten Rembang Minanus Suud. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Alokasi anggaran sebesar dua miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2014 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang terancam kembali ke kas daerah. Hal ini setelah pada Jumat (26/9) dini hari, DPR mengesahkan RUU Pilkada yang memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ketua KPU Rembang Minanus Suud mengaku sudah berkoordinasi secara lisan dengan Pemkab mengenai anggaran yang terlanjur dialokasikan. Anggaran ini sedianya akan digunakan untuk membiayai tahapan pemilu, termasuk untuk perekrutan penyelenggara Pilkada di level kecamatan dan desa.

KPU Rembang telah menyusun tahapan dan regulasi pilkada, tetapi belum melakukan perekrutan PPK dan PPS. Sebenarnya rekrutmen itu akan dilakukan mulai 2 Oktober ini. Dia mengaku masih menanti kepastian hukum untuk melanjutkan tahapan Pilkada. Yang jelas, Pilkada 2015 dilakukan melalui DPRD.

Sebelum pengesahan RUU Pilkada, KPU Rembang sudah menentukan Pilkada akan digelar pada 4 Mei 2015 untuk putaran pertama dan 20 Juni 2015 untuk putaran kedua. Selain alokasi dua miliar melalui APBD Perubahan 2014, KPU sempat berencana mengusulkan tambahan Rp22 miliar melalui APBD 2015.

Setelah pengesahan RUU Pilkada, Ketua KPU Rembang juga mengaku bingung terkait batas kewenangan mereka di Pilkada melalui DPRD. Dia hanya tahu melalui draft RUU, yang menyebut peran KPU hanya sampai pada penerimaan berkas persyaratan bakal calon hingga penetapan calon Bupati.

Dia pun mengaku belum mendapat kepastian, apakah Wakil Bupati dipilih oleh Bupati terpilih seperti rancangan sebelumnya. Dia menegaskan, KPU di level kabupaten butuh kepastian hukum. Apalagi setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, masih perlu PP atau peraturan pemerintah pengaturnya.

Khusus soal anggaran dua miliar yang terlanjur dialokasikan, Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Fatoni mengatakan belum bisa memutuskan apakah bisa dicairkan atau tidak. Kepastian hukum diperlukan, agar jangan sampai ketika KPU mencairkannya, menjadi dikembalikan lagi, karena aturannya melarang.

Apalagi, tidak lama setelah pengesahan RUU Pilkada, sejumlah kalangan berencana menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Atas ketidakpastian ini, KPU pun menegaskan berpikir menghentikan sementara proses pilkada. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan