10 Korban Syiah Sampang Singgahi Rembang

Selasa, 4 Juni 2013 | 16:46 WIB
Korban Syiah Sampang melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan bersepeda Selasa (4/6) pagi. (Foto:Afta)

Korban Syiah Sampang melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan bersepeda Selasa (4/6) pagi. (Foto:Afta)

REMBANG, MataAirRadio.net – Sepuluh korban pengusiran warga Syiah Sampang yang bersepeda menuju Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono singgah di Rembang, Senin (3/6) malam.

Mereka adalah Mat Rosyid, Bujadin, Makhrus, Jalil, Mu’is, Dul Basyid, Pukaman, Samsuri, Anwar, dan Rohman. Mereka nekat bersepeda dari depan Gedung Negara Grahadi Surabaya menuju Istana Negara di Jakarta untuk menyuarakan nasib warga Syiah Sampang yang masih tinggal di pengungsian.

Mat Rosyid yang ditemui di salah satu losmen di bilangan Jalan Wahidin Kota Rembang mengatakan, mereka mulai mengayuh sepeda dari Surabaya pada Sabtu, 1 Juni 2013.

Rosyid menuturkan, ratusan pengungsi yang merupakan warga Syiah berharap bisa segera pulang ke kampung halaman dan Pemerintah membangun kembali rumah mereka yang habis terbakar. Apalagi, sebagian warga kini tengah sakit di pengungsian, di GOR Sampang.

Warga Syiah Sampang yang tinggal di pengungsian, umumnya merasa tidak nyaman. Menurut Mat Rosyid, meski mereka tinggal di gedung besar, namun tetap saja warga tidak kerasan.

Mereka menginginkan perlakuan yang sama sebagai warga negara. Kepada Presiden, dirinya ingin meluapkan keinginan warga Syiah agar bisa pulang ke kampung halaman. Warga Syiah Sampang tak ingin terus-terusan hidup dengan menumpang.

Selasa (4/6) pagi sekitar pukul 08.30 WIB, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan bersepeda. Mereka juga akan singgah di Kudus dan berdiskusi dengan para aktivis dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kudus. (Afta Ahmad)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan