Sekolah Diminta Berikan Kebebasan Siswa Soal Seragam

Rabu, 27 Juni 2012 | 10:00 WIB

Ilustrasi

KOTA – Komisi D DPRD Kabupaten Rembang meminta pihak sekolah memberikan kebebasan kepada calon siswa baru untuk membeli seragam dari luar sekolah.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang, Rochmad Isnaeni, Rabu (27/6), kebebasan itu diberikan untuk menekan praktik menyimpang dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.

“Pungutan yang tidak jelas rawan muncul saat PPDB, salah satunya dalam pengadaan seragam siswa. Kami berharap pihak sekolah tidak memaksa siswa membeli seragam dari sekolah setempat,” terang dia.

Jika pun ada seragam identitas sekolah, pihaknya berharap sekolah terlebih dahulu memusyawarahkannya dengan orang tua atau wali siswa. “Sudah tidak zamannya lagi memaksa-maksa,” tegasnya.

Komisi D pun, ungkap dia, berencana menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah selama gelaran PPDB yang berlangsung sejak 27-29 Juni 2012.

“Sidak mungkin akan kami lakukan pada akhir masa PPDB. Kami berharap, PPDB tahun ini diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada,” tandas Rochmad.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Mardi juga telah melarang setiap sekolah untuk tidak mewajibkan pembelian seragam siswa baru.

“Kalau pun toh pihak sekolah menyediakan dan menjual seragam di koperasi sekolah, itu silakan saja asal tidak diwajibkan. Mengenai seragam identitas, silakan dimusyawarahkan dulu dengan pihak sekolah,” papar dia.

Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, kata Mardi, pun melarang pihak sekolah memungut biaya pendaftaran bagi calon siswa baru dari lingkup Kabupaten Rembang.

“Biaya pendaftaran untuk calon siswa baru dari dalam Kabupaten Rembang, gratis. Untuk calon siswa baru dari luar Rembang, kami tidak melarang sekolah memungut biaya pendaftaran,” terang dia.

Pembebasan biaya pendaftaran itu, imbuh Mardi, ditempuh untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Rembang.

“Calon siswa baru yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan dibuktikan dokumen pendukung yang sah, juga memungkinkan mendapatkan layanan gratis lainnya, seperti bebas biaya seragam identitas,” kata Mardi menambahkan. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan