Pemkab Minta Sekolah Kembalikan Hasil Pungutan

Selasa, 7 Februari 2012 | 06:32 WIB


KOTA – Pemerintah Kabupaten Rembang meminta penghentian penarikan sumbangan siswa oleh pihak Sekolah Dasar Negeri 2 Kutoharjo dan mengembalikan dana hasil pungutan yang telah masuk kepada orang tua/wali siswa karena kutipan tersebut menyalahi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011.

“Dinas Pendidikan sudah kami perintahkan untuk menghentikan penarikan sumbangan tersebut dan mengembalikannya kepada orang tua siswa. Pungutan terhadap siswa SD tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Hamzah Fatoni menanggapi munculnya sejumlah selebaran bernada protes atas pungutan siswa SD Negeri 2 Kutoharjo, Kecamatan Kota Rembang.

Pada Jumat (3/2) lalu, sejumlah selebaran yang antara lain berisi “Komite SD 2 Rembang = Banggar” terpasang ditembok sebelah selatan SD Kutoharjo I, SD Kutoharjo II, depan SMP Muhammadiyah Rembang, tembok toko ABC di pertigaan Yaini Rembang, dan pintu masuk SD An Nawawiyah Rembang.

Selain selebaran itu, juga ditemukan tempelan surat keputusan komite sekolah terkait dengan penarikan sumbangan. Surat keputusan itu menyebut siswa kelas I dikenai sumbangan Rp650.000 sedangkan siswa kelas II sampai kelas VI dikenai sumbangan Rp363.000. Selain itu, juga tercantum keterangan bahwa sumbangan itu bisa diangsur tiga kali sejak November 2011.

“Saat ini, semua kebutuhan untuk peningkatan mutu pendidikan, belanja modal, dan operasional setiap sekolah sudah dicukupi dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan dari APBD kabupaten, APBD provinsi, serta bantuan dari sumber lain sehingga tidak ada alasan untuk menggalang dana partisipasi dari siswa,” kata Hamzah.

Apalagi, lanjut dia, dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang, tertuang jelas ketentuan yang melarang adanya pungutan kepada siswa oleh sekolah, kecuali pada rintisan sekolah berstandar internasional.

“Kami berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi sekolah lain agar tidak secara sembarangan mengutip sumbangan dari siswa. Kami juga akan segera sampaikan imbauan kepada setiap sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan agar senantiasa memedomani Perda Nomor 9 Tahun 2011,” kata dia.

Atas ditemukannya pungutan siswa di sekolah tersebut, kata Hamzah, pemkab setempat berjanji akan segera melayangkan surat teguran kepada pihak sekolah kendati peringatan secara lisan sudah disampaikan.

“Soal sanksi, masih harus kami kaji terlebih dahulu secara teliti sejauh mana bobot pelanggarannya. Kami serius mengawal persoalan ini,” kata dia. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan