Masyarakat yang Tak Taat Protokol Kesehatan Siap-siap Kena Sanksi

Thursday, 10 September 2020 | 20:10 WIB

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020, di Pendopo Museum Kartini Rembang, pada Kamis (10/9/2020). Peserta yang hadir mulai pejabat dari lintas sektoral hingga tokoh masyarakat. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Masyarakat Kabupaten Rembang yang kedapatan melanggar protokol kesehatan saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini, siap-siap menerima sanksi dari petugas pemerintah setempat.

Pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah melayangkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 34 Tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 atau Covid-19.

Dalam hal ini Pemkab Rembang memilih tak menerapkan sanksi denda berupa uang kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Pj Sekda Rembang, Achmad Mualif menuturkan, sanksi denda berupa uang kontradiksi dengan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat covid-19.

“Yang diinginkan Pemkab Rembang adalah kesadaran dari masyarakat. Dan akan kontradiktif ketika kita akan memberikan sanksi dalam bentuk uang. Kita mengumpul-ngumpulkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dibantu berupa uang. Didenda uang. Agak kontradiktif,” ujarnya.

Saat kegiatan sosialisasi Perbub Nomor 34 Tahun 2020 itu, ia menyampaikan, untuk pemberian sanksi bagi pelanggar perorangan, berbeda dengan kabupaten lain. Yakni tidak didenda dengan uang, melainkan diberi sanksi berupa pembinaan sosial, fisik, dan penerapan sanksi paksaan.

Dicontohkannya, pembinaan sosial yakni dengan menyanyikan lagu kebangsaan atau mengucapkan pancasila. Sedangkan pembinaan fisik dapat berupa lari di tempat atau peregangan otot.

Sedangkan untuk penerapan sanksi paksaan yaitu pembubaran kerumunan atau bisa berupa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi. Selain itu, masyarakat yang melanggar protokol covid-19 dapat dikenai sanksi denda administrasi berupa membeli masker.

“Misalnya, seseorang melanggar tidak pakai masker, lalu didenda dengan uang maka pelanggar tetap saja tidak memakai masker. Maka dari itu dendanya diperintah untuk membeli masker untuk dipakai sendiri,” paparnya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menambahkan, sanksi sosial bertujuan supaya aktivitas masyarakat baik itu aktivitas ekonomi, sosial, agama, dan seni serta budaya dapat tetap berjalan dengan tidak melanggar protokol kesehatan.

“Ibaratnya seperti kendaraan, antara gas dan rem ini harus imbang. Kalau digas tidak direm, akan berbahaya. Direm tidak digas, juga tidak akan jalan. Maka antara sektor ekonomi dan kesehatan harus dijalankan secara imbang,” ujarnya.

Sementara itu, sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Kamis (10/9/2020) digelar di Pendopo Museum Kartini Rembang. Peserta yang hadir mulai pejabat dari lintas sektoral hingga tokoh masyarakat.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan