Usaha Mikro Berkekayaan Rp50 Juta Dilayani BBM Bersubsidi

Selasa, 24 April 2012 | 07:51 WIB


KOTA – Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan ruang kepada pelaku usaha mikro dan kecil di daerah itu untuk tetap mendapatkan pelayanan bahan bakar minyak bersubsidi, seiring rencana Pemerintah yang akan melakukan pembatasan atau pengaturan BBM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Hamzah Fatoni, Selasa (24/4) mengemukakan, pemerintah kabupaten setempat telah menerbitkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubdidi Untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang menyikapi rencana Pemerintah membatasi BBM bersubsidi.

Menurut Hamzah, dalam Perbup tersebut, usaha mikro dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta, bisa dilayani BBM bersubsidi.

“Soal pengendalian secara teknis, kami serahkan kepada satuan kerja perangkat daerah masing-masing. Misalnya, untuk usaha mikro; pengendaliannya kami serahkan ke Dinperindagkop,” terangnya.

Secara umum, kata Hamzah menjelaskan, usaha mikro yang hendak mendapatkan layanan BBM bersubsidi, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan kepada Dinperindagkop yang dilampiri KTP Pemohon, Surat Izin Usaha/ Surat Pengantar dari Kades dan atau Lurah yang diketahui Camat setempat, kebutuhan BBM yang diajukan, dan SPBU sebagai titik serah BBM yang dituju.

“Kami telah meminta dinas terkait agar tidak asal dalam menerbitkan rekomendasi layanan BBM bersubsidi kepada usaha mikro. Pengawasan tidak berhenti setelah rekomendasi dikeluarkan. Sebab, dinas terkait juga harus mengontrol kartu kendali BBM di tingkat SPBU. Semua harus transparan. Jika menyimpang, itu tanggung jawab SKPD yang bersangkutan,” tandas dia.

Selain usaha mikro, imbuh Sekda, Pemkab Rembang juga memberikan ruang layanan BBM bersubsidi untuk nelayan dan petambak, pembudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, usaha pertambangan mikro, tempat pembakaran mayat (krematorium), upaya penanggulangan bencana alam, usaha pelayanan sosial seperti pesantren, rumah sakit, dan panti asuhan.

“Sesuai ketentuan dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2012 itu, pengecer BBM tidak turut diatur. Pengecer tidak termasuk yang mendapatkan layanan BBM bersubsidi,” kata dia menegaskan.

Hamzah juga menjelaskan, peraturan Bupati tersebut ditetapkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan, pengendalian, pengawasan, dan pencegahan penyalahgunaan peruntukan BBM bersubsidi.

“Kenapa hal ini harus di-Perbup-kan, karena ada dasar normatifnya. Ada Perpres-nya, namun belum menunjuk hal-hal teknis, sehingga disusun Perbup untuk menjelaskan hal-hal yang lebih teknis,” terangnya.

Ia menambahkan, karena rekomendasi layanan BBM bersubsidi bagi mereka-mereka yang telah diatur dalam Perbup sebatas regulasi, maka bilamana terdapat pelanggaran atas rekomendasi tersebut, SKPD terkait bisa langsung mencabutnya.

“Semangatnya adalah memberikan kemudahan kepada mereka-mereka yang berhak, sehingga peruntukan BBM bersubsidi menjadi perhatian,” kata Hamzah menandaskan. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan