Tiga Calon Kepala Daerah Rembang Deklarasi Taat Pajak

Kamis, 3 Desember 2015 | 16:28 WIB
Deklarasi Rembang Taat Pajak yang digelar bagi para calon kepala daerah Rembang, seusai debat kandidat sesi II di Ruang Rapat DPRD setempat, Kamis (3/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

Deklarasi Rembang Taat Pajak yang digelar bagi para calon kepala daerah Rembang, seusai debat kandidat sesi II di Ruang Rapat DPRD setempat, Kamis (3/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Tiga calon kepala daerah Rembang, Kamis (3/12/2015) siang, melakukan deklarasi taat membayar pajak.

Deklarasi ini digelar seusai debat kandidat sesi II yang digelar KPU Rembang di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.

Sebelum deklarasi, setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati sudah sempat diminta menyampaikan komitmennya untuk taat membayar pajak pada segmen penyampaian pernyataan penutup atau closing statement di penghujung debat kandidat.

Namun hanya pasangan nomor urut 2, Sunarto-Kuntum, yang sempat menyampaikan komitmen itu.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah I Eka Damayanti Unggianingsih menilai, dua calon lainnya keburu kehabisan waktu.

“Meskipun pada kesempatan debat tadi, hanya pasangan calon nomor urut 2 yang sempat menyampaikan komitmennya mengenai pajak karena terbatasnya waktu. Tapi kami yakin ketiga pasangan calon; semuanya berkomitmen membantu direktorat jenderal pajak,” katanya.

Deklarasi taat membayar pajak oleh para calon bupati dan wakil bupati, disaksikan secara langsung oleh Penjabat Bupati Rembang Suko Mardiono dan pucuk pimpinan dari anggota forum komunikasi pimpinan daerah, yaitu Kajari, Kepala Pengadilan Negeri, Kapolres, dan Dandim Rembang.

“Pajak masih menjadi tulang punggung pembiayaan Negara,” katanya.

Ia menyebutkan, pajak menyokong lebih dari 70 persen APBN. Dari kontribusi masyarakat melalui iuran pajak itu, Negara mampu membiayai pembangunan.

Disebutkannya pula, pajak yang dikumpulkan akan kembali ke daerah dalam bentuk transfer, berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil lainnya.

“Pengembalian pajak itu masuk ke APBD untuk melakukan pembangunan dan kemandirian daerah,” terangnya.

Pihak Dirjen Pajak Jawa Tengah I menambahkan, untuk optimalisasi penerimaan pajak, Negara membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama, pemberian data, dukungan politik, dan dukungan lainnya, termasuk dukungan dalam hal panutan patuh pajak.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan