Selain Rapat di Hotel, Rembang Cancel Studi Banding Tak Penting

Tuesday, 16 December 2014 | 16:44 WIB
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni. (Foto:Pujianto)

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni. (Foto:Pujianto)


REMBANG, mataairradio.com –
Pemkab Rembang melarang penyelenggaraan rapat atau kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di hotel. Selain itu, kegiatan studi banding yang tak masuk prioritas, juga dibatalkan.

“Ini untuk mengoptimalkan efisiensi APBD Tahun 2015. Sebentar lagi, kami akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan penyelenggaraan kegiatan SKPD di hotel,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni melalui siaran pers yang diterima mataairradio.com, Selasa (16/12/2014) siang.

Sekda menjelaskan pelarangan tersebut berdasarkan atas evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan APBD Kabupaten Rembang tahun 2015 nomor 910/219/2014 tanggal 15 Desember 2014 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2014.

“Dalam Surat Edaran MenPAN-RB tersebut Pemerintah Daerah diminta menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya,” terang Hamzah.

Pemerintah daerah juga diminta untuk menghentikan rencana kegiatan konsinyering atau Focus Group Discussion (FGD) dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

Menurut Sekda, saat ini kapasitas ruangan-ruangan rapat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih mencukupi jika dilakukan rapat sehingga SKPD tidak perlu mengadakan rapat di hotel.

“Namun demikian jika PNS mendapat undangan kegiatan yang diselenggarakan di hotel masih boleh menghadiri kegiatan tersebut,” tandasnya.

Tidak hanya pelarangan kegiatan SKPD di Hotel, Sekda pun meminta agar kegiatan studi banding yang tidak menempati skala prioritas dalam menunjang akselerasi pembangunan dibatalkan. Selain itu perjalanan dinas yang tidak prioritas juga dibatasi, termasuk jumlah rombongannya.

Sekda meminta pula agar SKPD dapat melaksanakan langkah-langkah efisiensi ini, jika sudah terlanjur masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) diminta untuk direalokasikan dalam APBD Perubahan tahun 2015.

“Salah satunya bisa direalokasikan untuk kegiatan peningkatan kapasitas PNS, seperti diklat atau pelatihan,” pinta Sekda.

Mengenai imbas kebijakan tersebut terhadap pendapatan hotel di Kabupaten Rembang, Sekda menyatakan bahwa hotel mempunyai pangsa pasar tersendiri tidak hanya kegiatan SKPD di hotel.

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan