HPP Gula Idealnya Rp8.800 Per Kilogram

Selasa, 24 April 2012 | 09:03 WIB


KOTA – Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa kalangan petani tebu di daerah itu mulai meresahkan belum ditetapkannya harga pembelian pemerintah (HPP) gula 2012.

Keresahan petani atas belum ditetapkannya HPP gula tersebut, menurut Kepala Bidang Perkebunan pada Distanhut Kabupaten Rembang, Yosophat Susilo Hadi, Selasa (24/4), lantaran musim tebang dijadwalkan mulai berlangsung 7 Mei mendatang.

“Kalangan petani tebu berharap pemerintah segera menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gula sebelum musim giling tiba. Lambannya penetapan HPP ini akan menjadikan petani tebu bimbang dalam menentukan dan menghitung laba rugi tanaman tebu yang segera dipanen,” terangnya.

Menurutnya, penetapan HPP gula mestinya lebih tinggi dibanding tahun 2011 lalu yang hanya sebesar Rp7.000 per kilogram. “Idealnya, HPP gula tahun ini mencapai Rp8.800 per kilogram,” kata dia.

Susilo juga mengatakan, jika HPP gula sama seperti tahun lalu sebesar Rp7.000/Kg, petani akan mengalami kerugian. “Karena komponen biaya tenaga kerja dan pupuk mengalami kenaikan,” kata dia.

Berdasarkan catatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang, pada 2012 ini, luasan pertanian tebu mencapai tak kurang dari 8.000 hektare. Melihat cuaca yang berlangsung normal, produktivitas tebu diperkirakan mencapai 50 ton per hektare dengan tingkat rendeman hingga enam persen.

Seorang petani tebu di Dusun Krinjo Desa/Kecamatan Sale, Muslimin (47) menambahkan, Pemerintah mestinya menyelamatkan petani dengan menetapkan HPP gula lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Kalau kami sih menuntutnya HPP gula bisa mencapai Rp10.000 atau setidaknya di angka Rp9.000 per kilogram. Mengingat musim tebang yang semakin dekat, Pemerintah mestinya segera menetapkan HPP gula,” ujar dia.

Selain penetapan HPP, lanjut dia, petani tebu juga mendesak agar pemerintah segera menghentikan impor gula yang saat ini masih beredar di pasaran. Apalagi, mengacu SK Menperindag Nomor 527 Tahun 2004, impor gula ini harus dihentikan satu bulan sebelum dan sesudah masa giling tebu.

“Kami minta pemerintah konsisten dalam menerapkan aturan yang dibuat. Jika kran impor gula masih terus dibuka bersamaan dengan masa giling tebu, petani kembali akan mengalami kerugian,” kata dia. (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan