Data Rekanan Tak Jelas, LPSE Ngadat

Selasa, 31 Januari 2012 | 02:39 WIB

KOTA – Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) belum bisa diterapkan di Kabupaten Rembang antara lain karena sampai saat ini data setiap rekanan pelaksana proyek di kabupaten itu belum jelas.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Rembang, Suyono, Selasa (31/1) mengatakan, selain kendala data, kesiapan petugas operator LPSE juga menjadi hambatan lain.

Meski demikian, kata dia, perangkat untuk sistem pelelangan baru yang diklaim akan lebih bersih dan efektif itu sudah siap digunakan. “Dua faktor utama tersebut yang saat ini masih terus kami lengkapi,” kata dia didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Dinhubkominfo Kabupaten Andi Dimyati.

Suyono mengatakan, proses persiapan LPSE terus dikebut dan saat ini pihaknya tengah menggelar pelatihan untuk petugas operator LPSE. “Input data rekanan yang tergabung dalam 24 asosiasi juga terus kami lakukan,” kata dia.

Pihaknya menargetkan semua persiapan LPSE sudah selesai Maret 2012. “Sembari menggelar pelatihan tenaga operator, kami berencana memanggil wakil dari rekanan yang tergabung dalam asosiasi. Mereka akan diberi sosialisasi tentang aturan main dalam lelang secara elektronik,” kata dia.

Menurut dia, nantinya semua informasi dan pendaftaran lelang proyek yang ada di Rembang akan tersaji di laman khusus, yakni lpse.rembangkab.go.id.

Meski demikian, kata dia, Dishubkominfo hanya bertanggungjawab dalam menyiapkan perangkat. “Adapun lelang akan dilaksanakan oleh unit pelaksana khusus bentukan pemkab,” kata dia.

LPSE, tandas dia, dimaksudkan untuk menciptakan lelang proyek secara efektif, hemat anggaran, transparan, dan bersih dari unsur KKN. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap lelang proyek selalu diwarnai aksi penghadangan rekanan luar daerah serta persaingan tak sehat.

Rohmad Jayadi, salah seorang rekanan asal Semarang kepada wartawan mendesak Pemkab Rembang untuk segera membuka layanan LPSE, apalagi ketentuan tersebut sudah tegas diatur oleh pemerintah pusat.

“Selama ini lelang dengan cara lama sangat sulit ditembus oleh rekanan luar daerah. Sebab, selalu saja ada sekelompok orang yang memanfaatkan kesempatan dengan premanisme,” kata dia. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan