Warga Polisikan Mantan Kades Lodan Kulon Gara-gara Raskin

Kamis, 26 Juni 2014 | 21:02 WIB
Sejumlah warga Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang menunggu pertemuan dengan Kanit III Satreskrim Polres Rembang, Kamis (26/6) siang. (Foto:Pujianto)

Sejumlah warga Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang menunggu pertemuan dengan Kanit III Satreskrim Polres Rembang, Kamis (26/6) siang. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – 15 orang warga Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang, Kamis (26/6) siang melaporkan mantan Kades Muhammad Gufron ke Polres Rembang. Warga menuding Ghufron telah menjual jatah raskin untuk dua bulan pada tahun 2013 atau saat masih menjabat Kades.

Mantan Ketua BPD Lodan Kulon Amam yang turut melaporkan Ghufron mengungkapkan jatah beras untuk 300-an keluarga miskin di desa ini dijual untuk menanggap pertunjukan ketoprak dalam rangka 17-an selama dua hari dua malam. Jatah yang dijual adalah Juli dan Agustus.

Amam yang kini duduk sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Lodan Kulon menuding mantan Kades Ghufron telah bersekongkol dengan panitia raskin untuk menjual beras. Padahal, sebagian warga miskin penerima jatah beras ini tidak merelakannya.

Cholid Suyono, tokoh masyarakat Desa Lodan Kulon menganggap, penjualan raskin oleh Kades kala itu, tidak bisa dibenarkan. Apalagi sampai dua bulan berturut-turut. Warga melaporkan persoalan ini ke polisi karena tidak ada tindak lanjut dari aduan yang sama kepada Pemerintah.

Menurutnya, total raskin yang diduga sengaja dijual oleh oknum Kades kala itu mencapai 10 ton lebih. Jika diuangkan, nilainya hingga Rp50 juta lebih. Cholid pun menganggapnya sebagai bentuk kerugian negara.

Karena ada dugaan kerugian negara di dalamnya, pihaknya berharap, kepolisian menindaklanjuti laporan warga. Apabila terbukti bersalah, agar ditindak sesuai hukum dan warga kembali mendapat jatah raskin.

Mantan Kades Lodan Kulon Muhammad Ghufron belum bisa dikonfirmasi mengenai laporan warga tersebut. Kasatreskrim Polres Rembang AKP Joko Santoso mempersilakan warga untuk melaporkan indikasi penyelewengan yang diduga dilakukan oleh pejabat pemerintah desa.

Hanya saja, dia mengingatkan bahwa ada persamaan hak di muka hukum dan berlaku asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, pihaknya akan lebih dahulu melakukan telaah terhadap laporan warga dan menindaklanjutinya secara proporsional. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan