Dipertanyakan Warga, Dinsos Klarifikasi Penerima PKH yang Salah Sasaran

Senin, 7 Januari 2019 | 17:06 WIB

Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Jaminan Sosial (Rehabsos) pada Dinsos PPKB Rembang Nasaton Rofiq. (Foto; mataairradio.com)

 

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Banyaknya komplain masyarakat terkait bantuan dari pemerintah berupa program PKH yang dianggap salah sasaran mendapatkan tanggapan dari Pemerintah melalui Dinsos PPKB.

Dari pentauan mataairradio.com di beberapa tempat di Rembang, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) banyak yang dianggap mampu namun mendapatkan program bantuan tersebut begitu juga sebaliknya.

Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Jaminan Sosial (Rehabsos) pada Dinsos PPKB Rembang Nasaton Rofiq saat ditemui mataairradio.com menyampaikan bahwa data orang miskin yang digunakan oleh pihaknya untuk menyalurkan program PKH berasal dari tahun 2011 dan diperbaharui tahun 2015.

Data tersebut berasal dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang.

Rofiq menambahkan bahwa ada indikator KPM PKH atau masyarakat tidak mampu diantaranya ibu hamil, Balita, anak sekolah sampai tingkat SMA, disabilitas berat dan juga Lansia diatas usia 70 tahun namun harus ada yang merawat agar memudahkan mengurus administrasi.

“Salah satu indikator miskin yang lain adalah pendapatan keluarga perbulan kurang dari Rp 360 ribu, jadi jika satu keluarga ada empat orang maka pendapatan kurang dari satu setengah juta rupiah,” ungkapnya.

Rofiq memang mendengar banyak komplain dari masyarakat terkait bantuan yang salah sasaran, namun pihaknya berkilah bahwa setiap bulan para pendamping ia kerahkan untuk pemutakhiran data.

Hal tersebut agar data orang miskin yang dianggap sudah mampu bisa dikeluarkan dari KPM PKH.

Sampai saat ini ada 24 KPM PKH yang secara mandiri merasa mampu dan mengajukan diri untuk keluar dari KPM PKH artinya sudah tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Dari 41 ribu KPM PKH yang terdata selama tahun 2017, terhitung Januari 2018 jumlahnya berkurang menjadi 36.297 KPM. Hal tersebut menurut Rofiq karena banyak keluarga yang asalnya miskin sudah naik perekonimiannya atau hal lain seperti meninggal dunia.

Namun jika ada keluarga yang dianggap miskin, bisa diusulkan oleh pihak desa dengan mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan data tersebut dibawa ke Dinsos PPKB untuk diusulkan ke Kementerian Sosial.

“Yang sudah merasa mampu dan keluar dari KPM PKH ada 24 KPM dari 41 ribu KPM Mas,” pungkasnya.

Ia berharap polemik salah sasaran penerima bantuan di masyarakat agar segera selesai, pihak desa juga diharapkan agar pro aktif dalam memeberikan laporan pemutakhiran data orang miskin di wilayahnya masing-masing.

 

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. Choiriyah

    Januari 8, 2019 at 6:45 pm

    Disini ad yg br dpt pkh di mli dr thn 2018 kemarin orangnya punya 2 rmh dan 1 mobil ap 2 bs dktkn miskin dan kenapa tidak di cabut kembali bantuanya?

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan