Wajib Pajak Penghasilan di Rembang Masih Minim

Selasa, 10 Desember 2019 | 16:11 WIB

Pelapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Rembang membeludak pada Kamis (29/3/2018). (Foto: Mohammad Siroju Munir)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pelapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang ada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Rembang banyak yang terkategori penghasilan belum kena pajak. Baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dan usaha.

Kepala KP2KP Kabupaten Rembang Tulus Danaarta mengingatkan kepada para wajib pajak di kabupaten ini, supaya di akhir tahun 2019 mereka menghitung sendiri jumlah penghasilan agar mengetahui pajak yang harus dibayarkan.

Ia menerangkan, hasil dari penghitungan itu nantinya akan dituangkan dalam satu surat yang bernama surat pemberitahuan tahunan atau SPT.

“Masyarakat Rembang terhitung taat dalam lapor SPT pajak, akan tetapi yang melakukan pembayaran cukup minim hanya sepuluh persen dari wajib pajak yang lapor SPT,” ungkapnya.

Pasalnya, ia melanjutkan, ada banyak wajib pajak baik pribadi maupun wajib pajak badan dan usaha yang penghasilannya setelah diakumulasi selama satu tahun masuk dalam kategori penghasilan belum kena pajak.

“Kalau Rembang termasuk taat pajak, artinya banyak warga yang lapor SPT. Tapi kalau yang bayar pajak tinggal dihitung saja dulu penghasilannya, sudah masuk penghasilan kena pajak atau belum,” tegasnya.

Pengamat Ekonomi di Kabupaten Rembang, Pujianto menyatakan, fenomena minimnya wajib pajak yang membayar sangat wajar. Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Rembang, jika diakumulasikan dalam setahun saja masuk kategori penghasilan belum kena pajak.

“Sedangkan fakta di lapangan banyak perusahaan yang menggaji pekerja atau karyawannya di bawah UMK. Untuk wajib pajak badan atau usaha, di Rembang rata-rata bentuk usahanya masih kecil dan mikro.

Selain itu, penghasilannya juga minim, sehingga wajar apabila mereka hanya melaporkan SPT, serta masuk kategori penghasilan belum kena pajak,” tutur Pujianto.

Dia menilai, jika ingin meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan mendampingi pengusaha-pengusaha kecil agar naik level menjadi pengusaha menegah

“Sehingga akumulasi penghasilan perusahaan bisa masuk kategori penghasilan kena pajak. Jadi kalau melihat fenomena minimnya wajib pajak yang belum bayar, hal itu menjadi wajar,” tandasnya.

Puji menyarankan, agar pihak KP2KP Rembang juga mengidentifikasi wajib pajak badan atau usaha yang sudah masuk kategori penghasilan kena pajak, agar perusahaan tersebut tidak mengemplang pajak yang harus dibayarnya.

“Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang paling besar, sehingga fenomena pengemplang pajak harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor : Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan