DPRD Gulirkan Wacana Pilkades Serentak Rembang Mundur 2016

Thursday, 25 December 2014 | 15:37 WIB
Pilkades Desa Tanjung, Kecamatan Sulang tahun 2013.

Pilkades Desa Tanjung, Kecamatan Sulang tahun 2013.

REMBANG, mataairradio.com – DPRD Kabupaten Rembang menggulirkan wacana pelaksanaan Pilkades serentak mundur pada 2016. Wacana tersebut seiring belum jelasnya peraturan menteri yang menjadi rujukan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas menyebut, peraturan menteri terkait pemerintahan desa masih dalam tarik ulur antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Isu yang berkembang, peraturan itu belum akan turun dalam waktu dekat,” ungkap Ilyas kepada mataairradio.com.

Menurutnya, peraturan menteri tersebut diperlukan untuk menjabarkan teknis pilkades dalam peraturan bupati atau perbup.

“Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum mengatur pilkades secara terperinci,” tandasnya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang Akhsanudin belum bisa dikonfirmasi mengenai kemungkinan penundaan Pilkades serentak menjadi pada 2016 karena kendala peraturan menteri. Namun sebelumnya, Akhsanudin mengatakan bahwa Pilkades serentak di 45 desa akan digelar tahun depan.

Hanya saja, konstelasi atau keadaan yang berkembang sekarang, Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah juga berkemungkinan digelar serentak pada tahun depan.

Sebab, Pilkada serentak direncanakan digelar akhir tahun depan, sehingga bisa merepotkan tata anggaran. Apalagi jika sampai dua putaran, maka anggaran akan melibatkan penatausahaan APBD di tahun berikutnya.

Kepala Sub-Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Rembang Gunari pernah mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak cenderung dilakukan usai Pilkada.
“Soal masa menunggu yang lama, desa bisa sementara dipimpin oleh penjabat kades, sampai ada kepala desa yang baru,” ujarnya.

22 Desember kemarin, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Ja’far mengklaim sudah menyiapkan lima buah Peraturan Menteri (Permen) terkait perdesaan. Lima permen itu menyangkut kewenangan, keuangan, musyawarah, pelatihan dan pendampingan, serta peraturan perdesaan.

Di berbagai media Marwan mengaku akan segera menekan kelima permen tersebut dan menyampaikannyan kepada seluruh desa dalam rangka mengatur kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan